Kamis 28 November 2019, 19:30 WIB

Ketua DPR Yakin Pemerintah tidak Takut Hadapi FPI

Ketua DPR Yakin Pemerintah tidak Takut Hadapi FPI

Antara
Ketua DPR Puan Maharani

 

KETUA DPR Puan Maharani, menilai kebijakan Kementerian Agama mengeluarkan rekomendasi pendaftaran ulang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Front Pembela Islam (FPI), bukan berarti pemerintah takut terhadap organisasi massa itu.    

"Saya rasa pemerintah tidak takut (FPI), ada mekanisme yang harus dijalankan pemerintah sehingga tidak mungkin asal-asalan," kata Puan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11).       

Baca juga: Kemendagri Ungkap Kemenag Rupanya belum Kaji AD/ART FPI

Pernyataan itu terkait ramai tagar #JokowiTakutFPI di media sosial (medsos) setelah muncul pernyataan dari Kementerian Agama bahwa FPI sudah memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14/2019 Tentang Pemberian Rekomendasi Untuk Organisasi Kemasyarakatan Yang Tidak Berbadan Hukum Dan Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan.    

Puan menjelaskan ada mekanisme dan aturan yang ditempuh pemerintah dalam memberikan izin keberadaan ormas, dan proses itu harus dilakukan secara benar sehingga jangan sampai asal-asalan.

"Pasti ada mekanisme dan aturan yang ditempuh. Jadi harus dilakukan secara benar," ujarnya.       

Baca juga: Mendagri Tito Pertanyakan AD/ART FPI

Politisi PDIP yang pernah menjadi menteri koordinator pada Kabinet Kerja itu menilai pemerintah sudah paham terkait pemberian izin ormas karena akan mengikuti mekanisme di UU.    

Menurut dia, ormas mau dilarang dan mendaftar pasti ada aturannya sehingga pemerintah akan mengikuti aturan tersebut.        

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan, mengatakan FPI sudah memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14/2019. (X-15)

Baca Juga

ANTARA FOTO/HO/Dispen Koarmada I

Inilah Penjelasan Bakamla RI Terkait Situasi Laut Natuna Utara

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 18 September 2021, 16:54 WIB
Bakamla telah mengajukan rekomendasi kebijakan dan strategi menghadapi situasi di perbatasan termasuk di Laut China Selatan ke Kemenko...
ANTARA FOTO/Indrayadi TH

PGI Kecam Kekerasan terhadap Nakes di Papua

👤Dhika kusuma winata 🕔Sabtu 18 September 2021, 15:23 WIB
PGI berharap aparat bisa segera mengusut kasus tersebut hingga tuntas. PGI juga berharap para pelaku ditindak tegas sesuai hukum serta...
Antara

Legislator PDIP Sebut Anggota DPR Dapat Gaji Rp60 Juta per Bulan

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 18 September 2021, 14:32 WIB
Anggota DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan anggota parlemen juga menerima dana reses, dengan anggaran setiap kegiatan di dapil...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Ramai-Ramai Abai Laporkan Kekayaan

KPK mengungkap kepatuhan para pejabat membuat LHKPN tahun ini bermasalah. Akurasinya juga diduga meragukan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya