Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menegaskan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) agar mampu menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang berkepentingan di lingkungan pemerintah. Hal ini penting untuk menutup seluruh jalur-jalur peredaran narkoba. Nasir mengatakan, Komisi III DPR RI sebagai mitra strategis BNN siap membantu dengan kewenangan yang dimiliki.
"Apa yang sudah kita lakukan, untuk kemudian menutup rapat-rapat pintu itu sehingga tidak berdaya mereka. Nah, di sini mungkin BNN perlu menyampaikan apa adanya, sehingga kemudian sebagai mitra strategis kami berusaha untuk membantu," papar Nasir saat rapat kerja dengan Kepala BNN Komjen Heru Winarko beserta jajaran di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Politisi Fraksi PKS ini mempertanyakan, mengapa seakan-akan BNN tidak mampu menutup pintuk masuk peredaran barang haram narkoba, padahal tempat masuknya sudah teridentifikasi. "Apakah kita memang kekurangan personel, kekurangan dana sarana dan prasarana, sehingga meskipun kita sudah mengetahui pintu-pintu masuk barang haram itu, tapi kita seperti tidak berdaya," tanya Nasir.
Anggota DPR RI dapil Aceh ini menyebutkan daerah-daerah rawan peredaran narkoba. "Misalnya di Aceh melalui Pelabuhan Pire, sungan Iyu Aceh Tamiang, serta pelabuhan rakyat, katakanlah pelabuhan tikus di Langsa. Kalau di Sumatera Utara mulai dari Bandara Kualanamu, pelabuhan laut Belawan serta pelabuhan Teluk Libung Tanjung Balai," ungkap Nasir.
Dia merasa heran dengan peredaran narkoba yang tak ada habisnya. Semakin diobrak-abrik, semakin dipatahkan, semakin diberantas, mereka sepertinya tidak takut, tidak kapok, tidak jera, jaringan itu tetap tumbuh lagi.
"Pertanyaanya adalah, ketika kemudian aparat penegak hukum mengetahui tempat-tempat masuk ini, apa yang sudah kita lakukan. Sehingga kemudian tempat itu benar-benar tertutup tidak bisa lagi masuk barang haram," tanya Nasir. (RO/OL-10)
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Dengan kehadiran Job Fair & Internship Expo, sama-sama memberi benefit untuk kampus dan industri.
Selain itu, terdiri atas 3 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir dedicated yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.
Menaker Ida menegaskan bahwa gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Bali Safari & Marine Park, salah satu taman safari terbesar di Indonesia, secara rutin mengadakan acara yang dikenal sebagai ‘Hari Harimau’ untuk menghormati dan menyelamatkan harimau.
Program Beasiswa The Future Leader (TFL) menawarkan beasiswa penuh untuk Magister Manajemen di PPM School of Management, yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu manajemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved