KOMISI III DPR RI meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengoptimalkan fungsi pencegahan dalam penanggulangan aksi terorisme.
"Melakukan langkah antisipasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagai upaya mencegah paham radikal terorisme," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi III dengan BNPT di Gedung DPR Senayan, kemarin.
Komisi III juga meminta kepala BNPT Suhardi Alius untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait dalam mengatasi aksi terorisme. BNPT, misalnya, bisa bekerja sama dengan kementerian dan pihak keamanan, yaitu dengan TNI-Polri.
Komisi III juga meminta BNPT mengatasi paparan paham radikalisme yang bersumber dari media sosial. BNPT didorong berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Media sosial menjadi alat yang paling mudah dipergunakan oleh kelompok teror," ujar Adies.
Sebelumnya serangkaian serangan teror terjadi di Indonesia. Beberapa peristiwa yang menjadi sorotan antara lain penusukan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan serangan bom bunuh diri di Kantor Polrestabes Medan.
Suhardi menuturkan saat ini BNPT akan meningkatkan kerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga. Tujuannya meredam jangkauan paparan paham radikalisme yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian Agama. BNPT akan menempatkan 260 ribu penceramah agama yang kontra terhadap paham radikalisme.
Kerja sama lainnya ialah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas kurikulum khusus tentang pendidikan karakter.
Soal kerja sama dengan Densus 88, Suhardi menjelaskan BNPT akan berkonsentrasi melakukan tindakan pencegahan. Target BNPT ialah masyarakat kebal atau imun terhadap paham radikal. BNPT memiliki tugas untuk mereduksi paham-paham radikal.
"Khususnya anak muda agar mereka terhindar dari target brain washing karena cenderung labil," ujarnnya. (Uta/X-11)
