Jumat 22 November 2019, 09:00 WIB

Iuran BPJS Naik Jangan Munculkan Keinginan Kembali ke Jamkesda

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Iuran BPJS Naik Jangan Munculkan Keinginan Kembali ke Jamkesda

DOK DPR RI
Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana (tengah).

 

Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berpengaruh pada kenaikan tanggungan daerah. Hal ini tentu akan sangat memberatkan Pemerintah Daerah. Anggaran kesehatan akan habis untuk membayar iuran BPJS Kesehatan saja. Padahal ada kepentingan lain, seperti upaya preventif stunting. Jangan sampai kenaikan iuran ini memunculkan keinginan masyarakat untuk kembali ke Jamkesda.

“Jangan sampai kenaikan iuran justru memunculkan suara-suara untuk kembali ke Jamkesda yang lebih irit anggaran. Masyarakat Bali dari segi pembayaran ini kan memang nurut, tetapi jangan diinjak. Tentu yang terpenting kualitas pelayanan. Mudah-mudahan nanti yang mandiri tidak banyak turun ke kelas III atau malah tidak ikut BPJS,” kata Kariyasa saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Bali, baru-baru ini.

Menurut politisi PDI-Perjuangan ini, sistem rujukan pada BPJS Kesehatan selama ini mempersulit masyarakat, sehingga Undang-undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional (UU JKN) perlu dievaluasi. “Kita lihat data masyarakat miskin secara nasional mestinya tidak banyak pemerintah menanggung. Tapi (kenapa) kok besar sekali. Kemudian mengenai bagaimana sistem rujukannya juga (perlu dievaluasi),” analisa legislator dapil Bali ini.

Menanggapi adanya pendapat rasa nyaman masyarakat pada penggunaan Jamkesda, Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fitriana Fauzi menjelaskan bahwa Jamkesda yang sudah berjalan mempunyai kelebihan dan kekurangan. “Mungkin lebih baik karena pengelolaannya ada di Pemda yang dibayarkan ke rumah sakit daerah setempat, sehingga mereka bisa mengelola mandiri. Tetapi ada keterbatasan pada saat di luar wilayahnya, tentu tidak bisa di-cover oleh Jamkesda tersebut,” ujar Intan.

Padahal, imbuh politisi PAN itu, untuk melakukan perpindahan dari satu daerah ke daerah lainnya juga memerlukan biaya. Inilah yang perlu dikaji mana yang baik dari Jamkesda untuk JKN yang sesuai dengan amanah UUD bahwa semua harus mempunyai akses kesehatan yang baik. Di sisi lain, rumah sakit juga harus mengantisipasi jika terjadi penurunan kelas dari peserta BPJS Kesehatan.

Terutama RS yang hanya mengandalkan dari BPJS Kesehatan, tentu harus menghitung dan menyesuaikan. “Kemungkinan jika pasiennya lebih banyak kelas III, nah ini tentu akan menyedot dana yang cukup besar, baik APBN maupun APBD masing-masing. Makanya kami melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk bagaimana kesiapan mereka, sebagaimana kami temui Dinas Kesehatan dan apa-apa perlu dikaji ulang,” pungkas Anggota Dewan dapil Jabar IV ini. (RO/OL-10)

Baca Juga

ANTARA

Pemerintah Bereskan Tanah Pertamina

👤Ins/Ars/X-3 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 07:30 WIB
PEMERINTAH segera membereskan sengkarut lahan SPBG milik PT Pertamina (persero) di Jakarta Timur yang kini dalam penguasaan mafia...
Antara

Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Napoleon Aniaya M Kece

👤Ant 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 23:22 WIB
Perkara dugaan penganiayaan M Kece dilakukan oleh Napoleon Bonaparte dan empat tahanan Rutan Bareskrim...
Antara

Bupati Kuansing Diduga Terima Sogok Rp700 Juta Izin HGU Sawit

👤Ant 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 23:04 WIB
Andi Putra jadi ersangka dalam kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin HGU sawit di Kabupaten Kuansing,...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Rakyat Kalimantan Selatan Menggugat Gubernur

Sebanyak 53 warga terdampak bencana banjir dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan menggugat Gubernur Sahbirin Noor.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya