SITUASI politik nasional akan diwarnai resonansi situasi Politik Partai Golkar. Sebab, sebagai partai yang besar tentunya Musyawarah Nasional (Munas) partai berlambang pohon beringin itu sangat dinantikansecara umum masyarakat Indonesia dan secara khusus para kader Golkar.
"Tentunya suka atau tidak suka dinamika politik di Partai Golkar akan berdampak pada situasi politik nsional, artinya bahwa kepastian seorang Ketua Umum Partai Golkar yang baru akan menjadi paswoord bagi jejaring sistem politik Nasional dimana kita tahu bersama Golkar adalah Partai yang memainkan ritme Politik Nasional baik terhadap teman koalisi maupun teman oposisi," kata peneliti dari Parameter Research Consultant, Edison Lapalelo, Selasa (19/11/2019).
Menurut Edison, secara organisatoris tentunya Ketua Umum Partai Golkar dalam hal ini Airlangga Hatarto harus bertanggung jawab ke luar dan ke dalam. Sehingga dari fakta politik dan realitas politik hari ini bisa dikatakan bahwa Airlangga berhasil memimpin Partai Golkar.
"Jadi hampir dipastikan kesuksesakn Bapak Airlangga Hartato adaah kesusksesan semua Kader partai Golkar. Sehingga saya rasa layak kembali memimpin Partai Golkar," ujar Edison.
"Tetapi sepenuhnya hak ini di kembalikan kepada DPD I Partai Golkar dan DPD II Partai Golkar sebagai peserta Munas dan memiliki hak suara dalam menentuan siapa yang layak, dan masih ada Kader-kader Partai Golkar la in yang dianggap DPD I dan DPD II Partai Golkar yang layak untuk menjadi Katua Umum Partai Golkar berikutnya," urainya.
Saat ditanya, bagaimana kans antara Airlangga yang diprediksi akan bertarung melawan Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Munas Golkar mendatant untuk menjadi ketua umum, Edison menerangkan, soal peluang sebaiknya tidak berandai-andai.
"Ya, kalau ditanyakan peluang, jangan kita mengandai-andai, karena hak sepenuhnya di kembalikan kepada DPD I dan DPD II, tetapi menurut pengamatan saya bahwa Bapak Airlangga Hartanto dan Bapak Bambang Soesatyo memiki peluang yang sama," ujar Eddison.
Edison memberi alasan kedua politisi Golkar tersebut mempunyai posisi yang strategis dalam tata kelola pemerintahan yang berdampak pada berpolitikan nasional.
"Sehingga bagi saya 50:50 karena kami juga menemukan pergerakan –pergerakan yang senyap yang dilakukan oleh DPD I dan DPD II Partai Golkar seluruh Indonesia dan presentasenya diatas 75% pemilik suara DPD I dan DPD II masih ditemukan bergerak (Swing)," turur Edison.
Namun Edison pun meminta publik dan para kader Golkar tak mengaitkan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang Munas Golkar. Sebab, kata Edison hal itu justru akan mengkerdilkan posisi Presiden Jokowi.
"Saya kira jangan kita menciptakan wacana yang mengkerdilkan Jokowi yang mana hari ini sebagai Presiden Indonesia, apalagi ada menggunakan istilah–istilah Istana. Saya melihat secara pribadi Jokowi punya kedekatan dengan kedua tokoh yaitu Airlangga Hartanto dan Bambang Soesatyo," ungkap diam.
"Mari kita memberikan pemebelajaran politi yang baik kepada masyarakat Indonesia, kita tahu persis bahwa Jokowi merupakan Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jadi jangan kita opinikan intervensinya ke Partai Golkar," paparnya.
"Karena bisa mengkredilkan Jokowi sebagai Pembina Partai Politik dan juga sebagai Kader PDIP serta berdampak terhadap dinamika politik di Partai Golkar. Yakni aklamasi atau demokrasi," pungkas Edison. (OL-09)
