Selasa 12 November 2019, 09:21 WIB

Demi Kondusivitas Papua, Anggaran Aparat Keamanan Perlu Ditambah

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Demi Kondusivitas Papua, Anggaran Aparat Keamanan Perlu Ditambah

Istimewa/DPR RI
Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini.

 

ANGGOTA Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan akan mendorong penambahan anggaran kepada aparat keamanan di Provinsi Papua, baik Komando Daerah Militer (Kodam) maupun Kepolisian Daerah (Polda).

Menurut Jazuli, TNI dan Kepolisian memiliki peran sangat penting dalam upaya mereka menjaga kondusifitas keamanan bagi seluruh rakyat yang berada di Pulau Papua.

Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti rapat antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Kasdam VII/Cendrawasih beserta jajarannya dan Kapolda Papua di Markas Kodam (Makodam) VII/Cendrawasih, Jayapura, Papua, Jumat (8/11/2019).

Menurut Jazuli, harus ada rapat gabungan antara Komisi I, II, dan III DPR RI secara khusus untuk membahas secara teknis permasalahan Papua.

“Dana Otsus (Otonomi Khusus) itu pasti dibahas secara khusus, kita pasti hadirkan dua Gubernur, Papua dan Papua Barat. Saya kira di situ kita bisa bicara, kita sisipkan sebagian dana Otsus harus diberikan kepada Kodam dan Kepolisian. Karena Papua ini punya persoalan secara khusus, maka Mabes TNI dan Mabes Polri akan kita dorong untuk memberikan anggaran secara khusus,” ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyatakan bahwa Kepala Daerah di Papua sejak 2004 hingga sekarang ini tidak pernah memiliki proposal yang jelas untuk menggunakan dana Otsus yang ber-impact kepada peningkatan kesejahteraan atau pembangunan masyarakat di Papua. Terutama masalah kualitas anak muda Papua yang sebenarnya cerdas namun tidak dimaksimalkan.

“Anak-anak Papua harus dilatih skill yang baik, karena mereka akan ibaratnya jadi salah pergaulan jika tidak segera diantisipasi," ujar Jazuli.

"Belum lagi juga disampaikan mereka tidak bisa bekerja, padahal ada Balai Latihan Kerja (BLK), harusnya di Pemda itu yang sambungannya ke Kemenaker. Itu ada semuanya sebenarnya, kalau itu mau diurus dengan serius,” tandas legislator dapil Banten II itu. (OL-09)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Kejagung Mulai Periksa Saksi Korupsi Asabri

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 19 Januari 2021, 09:25 WIB
Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung  mulai melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dalam kasus dugaan korupsi...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

KPK Selidiki Dua Elite Bengkulu Terkait Ekspor Lobster

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Selasa 19 Januari 2021, 07:34 WIB
KPK telah rampung memeriksa Bupati Kaur, Bengkulu Gusril Pausi. Dia dimintai keterangan terkait pemberian rekomendasi usaha lobster...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

KPK Duga Ada 14 Perusahaan Terlibat Suap Ekspor Lobster

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Selasa 19 Januari 2021, 07:14 WIB
KPK menduga ada 14 perusahaan yang terlibat dalam dugaan rasuah ekspor benih lobster yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya