Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SECARA umum rencana kerja TNI pada 2020 yakni melanjutkan pembangunan postur TNI. Hal itu meliputi pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan, serta gelar kekuatan.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengemukakan hal itu disela-sela rapat kerja TNI dan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.
Baca juga: 4 Pangkalan Militer RI Antisipasi Ancaman
Hadi yang didampingi Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji, dan KSAU Marsekal Yuyu Sutisna, menegaskan prioritas bidang pertahanan pada 2020 diarahkan untuk peningkatan kekuatan pertahanan.
Prioritas lainnya, terang dia, ialah penguatan kemandirian pertahanan serta penguatan kapasitas kelembagaan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar.
"Pembangunan kekuatan TNI dilaksanakan dengan melakukan validasi organisasi sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI dan Pemenuhan Personel TNI," ujar Hadi.
Sementara untuk pemenuhan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, sambung dia, akan dilaksanakan dalam lima tahun dan tetap mengacu pada rencana strategis (Renstra) III TNI periode 2020-2024.
Mantan KSAU itu menuturkan, pada 2020 pihaknya bakal melaksanakan pembangunan pelbagai fasilitas atau sarana prasarana, seperti pemenuhan sarpras pengamanan perbatasan, pulau terluar, dan daerah rawan.
Berikutnya, melanjutkan pembangunan kekuatan TNI di Pulau Natuna dan Pulau Yamdena/Selaru, melanjutkan pembangunan barak standby force dan sarpras Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI, serta melaksanakan pembangunan sarpras Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI I, II, dan III. (Gol/A-3)
Donny Pramono menyatakan bahwa proses penyiapan pasukan untuk misi perdamaian dan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, terus dimatangkan.
Jumlah pelanggaran prajurit TNI 2025 menurun hingga 40%. Namun, tantangan disiplin dan kejahatan siber masih jadi sorotan.
Pemerintah mengambil langkah konkret dengan memperkuat pengamanan bandara khususnya di wilayah di Papua menyusul insiden penembakan pesawat perintis di Papua Selatan.
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved