Wiranto Gugat Mantan Bendahara Hanura Rp44,9 Miliar

MANTAN Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menggugat mantan Bendahara Umum Partai Hanura Bambang Sujagad Susanto. Gugatan dengan total sekitar Rp44,9 miliar itu diperkarakan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Wiranto menggugat Bambang karena dinilai telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap surat perjanjian 24 November 2009. Perjanjian itu berisi mengenai penitipan dana sebesar Sin$2,3 juta atau setara Rp23,6 miliar.

"Memerintahkan tergugat untuk mengembalikan dana sebesar Sin$2.310.000," bunyi poin petitum sebagaimana dikutip melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Rabu (6/11).

Baca juga: Soal Aibon, PAN DKI: Masih Banyak PR soal Transparansi Anggaran

Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu juga meminta Bambang membayar ganti rugi senilai Rp2,8 miliar. Tak hanya itu, Bambang juga digugat membayar bunga yang dihitung sejak 24 November 2009 hingga tanggal gugatan a quo diajukan, yakni sebesar Rp18,5 miliar.

Wiranto juga meminta PN Jakarta Pusat menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini. Bambang juga diminta membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp5 juta per hari apabila tidak memenuhi isi putusan ini.

Wiranto juga menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (Verzet), banding atau kasasi. "Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini," tutup poin petitum itu.

Gugatan dengan nomor perkara 538/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst itu kini tengah memasuki tahap mediasi. Bertindak sebagai hakim mediator yakni Dulhusin. (Medcom.id/X-15)