Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai Kabinet Indonesia Maju berisi orang-orang yang menguasai tugasnya. Namun formasinya yang banyak berpotensi menjadi beban yang berujung kinerja yang kurang memuaskan.
"Biasanya obesitas pada koalisi menandakan terjadi pelambatan dalam pengambilan keputusan, sama seperti kepemimpinan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pada periode kedua," katanya pada diskusi bertajuk Kabinet Bikin Kaget, di Jakarta, Sabtu (26/10).
Pada kesempatan itu hadir pula Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fahmi Salim, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional, Rosaline Romaseuw, Ketua DPP Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko, Ketua Bidang Organisasi DPP Projo (ProJokowi), Freddy Alex Damanik, Wakil Sekjen Bidang Organisasi DPP Partai Hanura, Bona, dan Ketua Umum Emak-Emak Semok Pejuang Andalan Sejati (ESPAS), Dewi Herawati.
Menurut dia, penambahan 12 wakil menteri memberikan ujian bagi Presiden Joko Widodo. Pasalnya, kabinet ini merangkul semua unsur, mulai dari partai penguasa, partai yang tak lolos ke parlemen, hingga relawan. Jika tidak ditangani dengan baik, kabinet ini akan menjadi tekanan pada periode kepemimpinan kedua Jokowi.
Baca juga: Erick: Masing-masing Tiga Kandidat untuk Dirut Mandiri dan Inalum
Pasalnya, gemuknya kabinet kali ini akan menjadi hambatan pada sistem pengambilan keputusan penting. Dia menyebut keputusan sulit ambil dengan cepat karena ada banyak negosiasi dari kepentingan yang ada.
Kemudian diia mengatakan kondisi politik saat ini memberikan pesan penting bagi semua pihak yakni mengenai sikap tegas saat memberikan dukungan. Banyak partai dan kelompok yang malu-malu meminta jatah dengan mengatakan tanpa syarat namun saat pembentukan kabinet semua berlomba mendapatkan jatah.
"Adanya yang kecewa menujukan tidak ada yang ikhlas dalam politik dan ini bukan cara masuk surga. Jadi ke depan jangan lagi bawa-bawa ayat suci dan menyatakan tanpa syarat dan lainnya langsung saja sodorkan portofolio karena akhirnya juga meminta jatah dan kecewa jika tidak diakomodir," pungkasnya. (OL-1)
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved