Mahfud MD: Menko Bisa Batalkan Kebijakan Menteri

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan Presiden Joko Widodo memberikan wewenang kepada Menteri Koordinator (Menko) untuk membatalkan kebijakan menteri di bawah koordinasinya jika bertentangan dengan visi presiden. Hal itu ditegaskan Mahfud usai Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10).

“Menko itu, kata presiden, bisa memveto (membatalkan) kebijakan atau peraturan-peraturan menteri yang dianggap bertentangan dengan kebijakan menteri lain, bertentangan dengan visi presiden dan sebagainya,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10).

Kebijakan itu, kata Mahfud, untuk menyinergikan kebijakan masing-masing kementerian. Dalam sidang kabinet paripurna itu, presiden menekankan kerja tim para menterinya.

“Kalau sudah jelas berbenturan dengan masalah lain tentu kita lapor ke presiden, bilang bapak Presiden saya akan memveto ini,” kata Mahfud.

Mahfud menambahkan, presiden tidak ingin ada ego sektoral antarkementerian dalam menentukan kebijakan.

Baca juga: Jokowi: Kita Kerja Tim

“Penegasan presiden tidak ada visi misi menteri di dalam pemerintahan. Jadi tidak boleh, yang ada adalah visi Presiden dan Wakil Presiden,” tegas Mahfud.

Dalam arahan sidang kabinet paripurna perdana, Jokowi menekankan kerja tim di kabinet periode keduanya. Ia menekankan, para menteri koordinator yang akan mengordinir kerja kementerian di bawahnya. Jangan sampai, ada menteri yang berjalan sendiri.

“Kerja kita adalah kerja tim. Bukan kerja menteri per menteri, bukan kerja sektoral. Ini membangun sebuah negara besar, enggak mungkin menteri berjalan sendiri-sendiri,” kaya Jokowi.

Tidak hanya itu, Jokowi juga kembali mengingatkan tidak ada visi misi menteri. Pengalaman periode pertama, kata Jokowi, ada beberapa menteri yang belum paham sehingga menimbulkan tidak jalannya koordinasi antarkementerian. (OL-2)