Menteri Rangkap Jabatan tidak Etis

PENGAMAT politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai sejumlah menteri kabinet baru Jokowi-Amin yang rangkap jabatan sebagai ketua maupun pengurus partai politik tidak akan berdampak langsungpada kinerja. Selama ini, ujarnya, sejumlah menteri atau pejabat tinggi negara lainnya memang menduduki posisi penting di partai.

"Memang ada perubahan sikap Pak Jokowi dibandingkan awal penyusunan kabinet periode pertama yang melarang rangkap jabatan. Itu gugur sekarang. Tapi tidak apa-apa karena secara kinerja selama ini terlihat tidak mengganggu," kata Adi dihubungi Media Indonesia, Rabu (23/10).

Namun, Adi menambahkan, secara etika publik bisa melihatnya berbeda. Idealnya, ucap dia, menteri atau pejabat tinggi negara tidak lagi mengurusi partai dan fokus pada pekerjaannya.

"Secara etika publik melihat lain. Sebaiknya memang tidak rangkap jabatan," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu.

Yang juga menjadi soal, menurut Adi, ialah pemilihan sosok ketua partai untuk menempati posisi menteri. Hal itu menunjukkan distribusi kekuasaan hanya berputar padansegelintir orang dan partai seolah tidak memiliki kader profesional di luar pimpinan yang mumpuni.

"Mestinya harus ada slot lain untuk menteri yang tidak masuk pengurus partai. Selama ini kecenderungannya pengurus atau ketua partai berpeluang lebih besar dari kader biasa untuk menjabati posisi strategis sehingga figurnya itu-itu saja," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan tidak mempersoalkan para menteri barunya rangkap jabatan di parpol. Ia beralasan menteri rangkap jabatan selama ini tidak menganggu kinerja. Hal yang penting para menteri bisa membagi waktu secara proporsional.

"Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting bisa bagi waktu. Ternyata tidak ada masalah," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10).

Dalam susunan kabinet yang telah diumumkan, ada tiga ketua partai. Mereka ialah Airlangga Hartarto (Golkar), Prabowo Subianto (Gerindra) dan Suharso Monoarfa (PPP). (OL-8)