Pemerintah Setuju Pilkada Dibiayai APBN

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyetujui wacana pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) dari APBN. 

Hal itu untuk mengakhiri polemik pembiayaan dari APBD yang kerap menghambat proses pesta demokrasi di daerah.

"Kalau dari rapat kemarin (Senin 21/10 di Kantor Kemenkopolhukam), mereka (peserta rapat) membuka peluang untuk wacana tersebut ( pembiayaan Pilkada dari APBN). Makanya saya langsung katakan bahwa wacana ini perlu dituangkan dalam revisi UU Pilkada ke depan," papar Komisioner KPU RI Pramono Ubaid, dalam keterangan resmi, Selasa (22/10).

Menurut dia, pada rapat tersebut dihadiri jajaran pejabat teknis dari kementerian dan lembaga terkait pelaksanaan Pilkada. Walaupun seluruhnya tidak berwenang mengambil keputusan, namun mereka memahami tata pelaksanaan dari isu anggaran kepemiluan.

"Yang datang kan bukan Menteri atau Dirjen. Jadi bukan pengambil keputusan. Tapi kalau dari jajaran teknis, mereka setuju. Karena secara teknis akan jauh lebih terstandardisasi, lebih memberi kepastian politik, lebih mengurangi politisasi anggaran dan lainnya," jelasnya.

Baca juga: Belum Ada Titik Temu Dana Hibah Untuk Pengawasan Pilkada 2020

Pramono menerangkan lebih lanjut rapat yang berlangsung sore hari di kantor Kemenko Polhukkam itu fokus membahas persiapan Pilkada 2020, khususnya mengenai kesiapan NPHD. Pesertanya berasal dari Kemendagri, KPU, bawaslu, Polri, dan TNI.

"Dari rapat itu diketahui, masih terdapat 18 daerah belum menandatangani NPHD untuk KPU, dan 42 daerah untuk Bawaslu," jelasnya.

Menurut dia, masalah macetnya kesepakatan NPHD di 18 daerah karena sebagian besar Pemda mematok angka secara sepihak atau tanpa pembahasan dengan KPU daerah. Oleh karena itu, hasil rapat tersebut adalah Kemenko Polhukkam dengan Kemendagri akan turun langsung ke daerah yang mengalami kendala kesepakatan NPHD.

"Kedua, Kemendagri mulai memanggil Pemda dari daerah yang belum menyepakati NPHD ke Jakarta, per hari tiga daerah, untuk mendapatkan pengarahan agar segera memproses NPHD. Bahkan kalau diperlukan akan diarahkan pos anggaran mana saja yang bisa ditunda lalu digeser untuk kepentingan pembiayaan Pilkada 2020," tuturnya. 

"Ketiga, semua pihak juga menyepakati wacana agar pembiayaan Pilkada ke depan dianggarkan melalui APBN, tidak lagi melalui APBD," paparnya.

Ia mengatakan, beberapa Pemda selama ini menganggap bahwa Pilkada adalah hajatnya KPU yang jelas anggapan ini tidak tepat. 

"Karena Pilkada adalah agenda strategis nasional dan amanat UU Pilkada yang harus disukseskan oleh Pemerintah. Sehingga Pemda tidak boleh menghambat pelaksanaan Pilkada dengan memperlambat NPHD atau menyediakan anggaran yang tidak cukup," pungkasnya. (A-4)