RKUHP Jadi Sorotan Utama DPR

ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Hillary Brigita Lasut mengatakan polemik yang terjadi perihal Racangan Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (RKUHP) merupakan masalah utama saat ini, mengingat dampak yang terjadi menimbulkan demonstrasi besar.

"Menurut saya kalau melihat dari dampak sosial yang terjadi akibat dari polemik RKUHP, kita tidak bisa menjadikan ini sebagai masalah nomor dua, kita harus bisa menjadikan ini sebagai prioritas," kata Hillary di Kantor Media Indonesia, Jakarta Barat, Kamis (17/10).

Ia pun meminta Pemerintah bersama legislatif melakukan evaluasi kembali membahas pasal-pasal yang dianggap bermasalah, untuk mencari formula yang tepat digunakan oleh masyarakat.

"Kita juga tidak boleh lupa tujuan penegakan hukum pidana itu sendiri bahwa itu untuk mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan menciptakan kesejahteraan di masyarakat," ujar Hillary.

Baca juga : Polri: RKUHP Dibutuhkan Untuk Melakukan Trobosan Hukum

"Saya melihat RKUHP kemarin masih kurang, (di) website DPR nggak ada, di aplikasi DPR nggak ada, sehingga masyarakat bertumpu pada berita di media sosial yang tidak akuntabel dan menciptakan situasi yang tidak kondusif. Ini sangat urgent untuk dibahas," imbuhnya.

Selain itu, dirinya juga menyoroti cara sosialisasi RKUHP yang menurutnya perlu dilakukan hingga mancanegara guna mensosialisasikan pada turis mancanegara untuk tetap datang mengunjungi atau berlibur di Indonesia.

"Jadi, kedepannya kalau ada UU yang dibuat sosialisasinya sampai ke luar negeri, karena Kemenpar menargetkan 1,2 juta turis Australia yang berlibur di Indonesia, tetapi karena ada RKUHP ini turis kembali berpikir ulang, tersebar di media sosial dan berdampak pada ekonomi," tandasnya.

"Orang luar juga sulit berinvestasi sehingga kita harus kembali pada tujuan awal mensejahterakan masyarakat karena kita sangat memerlukan itu. Lanjut, apakah RKUHP ini akan berdampak pada menunjang sejahtera masyarakat," tambahnya. (OL-7)