LAGI, kepala daerah ditangkap jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, Bupati Indramayu Supendi yang harus berurusan dengan lembaga antirasuah itu padahal dia baru menjabat selama 8 bulan.
Supendi diringkus di rumah orangtuanya di Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, kemarin dini hari.
Juru bicara KPK Febri Diansyah menerangkan pihaknya total menangkap delapan orang, dan lima di antara mereka telah dibawa ke Gedung KPK, Jakarta.
"Unsurnya bupati, ajudan, pegawai, rekanan, dan kepala dinas, serta beberapa pejabat dinas PU (pekerjaan umum) lain," jelas Febri di Jakarta, kemarin.
OTT, imbuh Febri, dilakukan setelah KPK menduga telah terjadi praktik suap terkait dengan proyek di Dinas PU dan Perumahan Rakyat Kabupaten Indramayu. KPK pun telah menggeledah Kantor Bupati serta Dinas PU dan Perumahan Rakyat Kabupaten Indramayu. Disita pula uang ratusan juta rupiah sebagai barang bukti.
Penangkapan Supendi terbilang mengejutkan lantaran dia baru menjabat sebagai orang nomor satu di Indramayu sekitar 8 bulan lalu. Dia menggantikan bupati sebelumnya, Anna Sophanah, yang mengundurkan diri pada 30 Oktober 2018.
Supendi yang sebelumnya menjabat wakil bupati dilantik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 7 Februari 2019. Pada Pilkada Kabupaten Indramayu 2015, Anna-Supendi diusung PKS, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra.
Pascapenangkapan Supendi, aktivitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu berlangsung normal. Wakil Bupati Taufik Hidayat memastikan pelayanan publik berjalan seperti biasa.
"Kami prihatin, tapi pelayanan publik tetap berjalan normal," ujar Taufik di sela kegiatan penyaluran zakat, infak, dan sedekah di Pendopo Kabupaten Indramayu.
Taufik mengaku mengetahui penangkapan Supendi kemarin pagi. Dia pun meminta semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Senada, Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul menyatakan tidak ada kekosongan kepemimpinan di Indramayu. "Karena pemerintahan ini berjalan karena sistem, karena manajemen, bukan manajer. Kepada masyarakat Indramayu, tidak usah gusar, tidak usah ada hal yang inilah, kita berjalan seperti biasa saja. Toh pemerintahan juga akan berjalan dengan baik, bisa melayani masyarakat dengan baik," tutur Uu di Bandung.
Area rawan
Mendagri Tjahjo Kumolo kembali memperingatkan seluruh kepala daerah untuk waspada terhadap area rawan korupsi.
"Kami sedih, kami prihatin. Setelah Lampung Utara, saya berharap (OTT kepala daerah) selesai, ternyata masih ada lagi. Saya hanya bisa, ya mari sama-sama mengingatkan, termasuk juga diri saya untuk hati-hati terhadap area rawan korupsi," ucapnya seusai menghadiri acara penyerahan Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik di Istana Wapres, Jakarta.
Tjahjo menjelaskan area rawan korupsi yang harus diwaspadai pejabat dan perangkat daerah antara lain berkaitan dengan proyek pembangunan dan perencanaan anggaran. "Kasusnya itu hampir sama, urusan-urusan proyek, monopoli proyek, fee proyek, perencanaan anggaran."
Di tempat terpisah, Mendagri juga meminta pemda mempercepat implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal itu setelah dikeluarkan Permendagri No 70/2019 yang sekaligus mencabut Permendagri No 98/2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, juga sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.
"Kami minta seluruh pemda untuk secara tertib dan tepat waktu menggunakan aplikasi SIPD sebagai platform menyampaikan dukungan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berbasis elektronik," tandas Mendagri. (Nur/UL/EM/X-8)
