Gerindra Sebaiknya Konsisten Oposisi

PARTAI Gerindra sebaiknya tetap konsisten menjadi oposisi daripada bergabung dengan pemerintahan dan meminta jatah menteri. Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyebutkan hal tersebut untuk menunjukkan kepada publik mengenai etika berpolitik yang baik.

"Belakangan Gerindra berusaha memasukkan kadernya jadi menteri. Hal itu memunculkan pertanyaan publik mengenai etika politik parpol itu," katanya di Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan Gerindra sejak awal sudah menjadi oposisi dalam memahami dan mencermati setiap kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo pada periode pertama.

Parpol yang dipimpin Prabowo Subianto itu sebelumnya sering memunculkan narasi negatif atau hitam putih terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi.

Oleh karena itu, menurut dia, seharusnya Gerindra berpikir ulang apakah pantas atau layak saat ini meminta kursi menteri kalau melihat rekam jejak mereka sebelumnya.

"Sebab itu, menurut saya, Partai Gerindra sebaiknya fokus saja, istikamah dan konsisten pada garis oposisi karena memang dari awal posisi mereka seperti itu," ucapnya.

Langkah Gerindra merapat ke pemerintahan itu juga menunjukkan tingginya oportunisme di tubuh partai tersebut.

Pendekatan politik terhadap pemenang terus saja dilakukan meskipun menabrak pakem etika berdemokrasi yang menghendaki adanya pemilahan antara koalisi pemerintah dan oposisi.

Belum putuskan

Pada kesempatan lain, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya hingga saat ini belum bisa menentukan sikap resmi terkait dengan arah politik untuk lima tahun ke depan. Saat ini Gerindra terus melakukan komunikasi informal untuk pengambilan keputusan sikap politik.

"Yang dilakukan saat ini baru komunikasi-komunikasi informal karena untuk mengambil keputusan untuk di dalam sama beratnya dengan mengambil keputusan apakah tetap di luar. Dua pilihan ini berimbang," tutur Sufmi.

Sufmi menjelaskan bahwa komunikasi di dalam kalangan internal Gerindra masih sangat cair, dari tingkat daerah hingga pada tingkat pengurus pusat di DPP.

Begitu juga dengan para dewan pembina yang masih berimbang terhadap pilihan koalisi atau oposisi. "Masih berimbang antara yang ingin masuk dan tidak masuk," tuturnya.

Sika resmi arah politik Gerindra akan diputuskan dalam acara rapat koordinasi nasional (rakornas) yang akan dilaksanakan pada 17 Oktober mendatang. Dalam rakornas tersebut juga dibahas mengenai evaluasi pasca-Pemilu dan Pilpres 2019.

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan meminta pendapat dan masukan dari seluruh peserta rakornas guna menentukan sikap resmi partai.

"Pak Prabowo tentunya akan meminta pendapat dan masukan dari seluuh peserta rakornas yang terdiri dari pengurus kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Pertimbangan mereka akan menentukan apakah membantu pemerintah dari dalam atau dari luar," ujarnya.

Mengenai siapa yang akan diusulkan Gerindra untuk menjadi menteri jika masuk ke pemerintahan, Sufmi menuturkan hal tersebut sepenuhnya merupakan domain dari ketua dewan pembina partai. Hingga saat ini, Partai Gerindra belum membahas dan menyiapkan nama-nama yang siap untuk diusulkan masuk ke kabinet.

"Kalau memang diputuskan kita akan ikut dalam pemerintahan, baru kemudian kita membicarakan bidang dan nama yang membawahkan bidang-bidang mana saja," tutur Sufmi. (Ant/P-4)