Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
SITUASI di Wamena, Jayawijaya, Papua, dilaporkan relatif kondusif pascakerusuhan yang terjadi pada 23 September lalu. Presiden Joko Widodo pun, kemarin, mulai memerintahkan jajarannya untuk memperbaiki bangunan-bangunan yang rusak akibat insiden di wilayah itu.
Selain perbaikan fisik, perbaikan atas kerusakan nonfisik juga tidak kalah pentingnya untuk disegerakan. Dalam kaitan itu, dosen sosiologi dan antropologi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Kadir Katjong, berpendapat bahwa kolaborasi para tokoh yang ada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dan sekitarnya dapat menjadi solusi awal demi merajut kembali kebersamaan pascakerusuhan.
Ketua Program Studi Pascasarjana Antropologi Hukum Uncen itu berpendapat, membaiknya situasi terkini di Wamena merupakan kesempatan untuk menciptakan momentum bersama para tokoh ataupun pihak berpengaruh lainnya untuk duduk bersama.
"Pemerintah dapat mengambil inisiatif untuk mengumpulkan para tokoh di Wamena. Duduk bersama mencari solusi merajut kembali kebersamaan di sana yang selama ini berjalan baik," kata Kadir, kemarin.
Senada, Rektor Universitas Cenderawasih, Apollo Safanpo, mengimbau semua pihak untuk menahan diri. Mereka diminta tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang kurang baik. Masyarakat juga didorong untuk terus membangun dialog dan komunikasi dengan berbagai komunitas dan semua paguyuban yang ada di Wamena dan Papua.
"Upayakan terus untuk merajut dan menguatkan perdamaian dan kerukunan," kata Apollo saat dihubungi, kemarin.
Apollo juga memaparkan solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang bagi persoalan di Papua. Solusi jangka pendek ialah memulihkan kembali kondisi keamanan, perekonomian, dan rasa saling percaya. Untuk jangka menengah, menghadirkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Adapun solusi jangka panjangnya ialah mengevaluasi total kurikulum pendidikan di Papua secara berjenjang, mulai sekolah dasar, menengah, sampai perguruan tinggi.
"Pada setiap jenjang harus ada pendidikan karakter dan pendidikan moral, etika, dan norma agar kita dapat terus menanamkan dan menumbuhkan rasa persatuan dan persaudaraan atas dasar saling menghargai dan saling menghormati," papar Apollo.
Perbaikan
Dalam kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo, kemarin, memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, dan Wakil Menkeu Mardiasmo ke Istana Presiden, Jakarta. Jokowi meminta bangunan yang rusak akibat kerusuhan di Wamena segera diperbaiki.
Seusai pertemuan, Basuki mengatakan telah melaporkan progres penanganan kerusakan. Ia menyatakan pembangunan kembali rumah dan fasilitas umum akan dilakukan kementeriannya dengan melibatkan pengusaha dan material lokal. Pembangunan pun akan menggandeng TNI. (Pun/Mal/YH/JI/X-6)
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved