Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunda penerimaan CPNS 2019 hingga tahun depan, kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Surodal Santoso.
"Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS ditunda hingga 2020," ujar Surodal Santoso ketika ditemui di Penajam, Selasa.
Ia memastikan penerimaan dan seleksi CPNS yang awalnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada 2019 diundur hingga tahun depan (2020).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi menurut Surodal Santoso, telah mengeluarkan surat edaran Nomor B/1007/S.SM.01.00/2019.
"Surat edaran Menteri PAN RB itu mengenai jadwal pelaksanaan penerimaan dan seleksi CPNS formasi 2019," ungkapnya.
Dalam surat edaran tersebut lanjut Surodal Santoso, menyebutkan tahapan pelaksanaan rekrutmen CPNS yang semula direncanakan atau dijadwalkan selesai pada tahun ini, baru bisa dilaksanakan Oktober 2019.
Dengan adanya penundaan penerimaan CPNS 2019 tersebut, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara mengusulkan pemindahan atau relokasi anggaran rekrutmen CPNS 2019 ke APBD 2020.
Besaran anggaran yang diajukan untuk penerimaan CPNS Kabupaten Penajam Paser Utara jelas Surodal Santoso, lebih kurang Rp450 juta.
"Anggaran itu digunakan untuk kegiatan pendaftaran, seleksi administrasi peserta hingga integrasi nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS," ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2019 mendapat jatah sebanyak 624 pegawai, yang dibagi 188 untuk CPNS dan sisanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
BKPP Kabupaten Penajam Paser Utara mengajukan formasi CPNS 2019 yakni, 40 persen tenaga pendidik atau guru, 20 persen tenaga kesehatan dan 40 persen tenaga teknis umum.(OL-4)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved