Senin 07 Oktober 2019, 18:30 WIB

Sofyan: Kasus Saya Hasil Kriminalisasi dengan Kreativitas Tinggi

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Sofyan: Kasus Saya Hasil Kriminalisasi dengan Kreativitas Tinggi

Dok.MI
Mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir

 

TERDAKWA kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1, Sofyan Basir, menduga kasus yang menjeratnya sebagai bentuk kriminalisasi. Sofyan menilai bahwa kasusnya tersebut dirancang denfan kreativitas tinggi.

Sofyan mengatakan terjadi sebuah 'kreativitas' dan ada ketidakwajaran dalam proses perkara yang menjeratnya. Peran pembantuan atas dakwaan juga janggal.

Kreativitas tersebut tercermin dari awal kasus bermula. Dimana, menurutnya, wartawan sudah diarahkan sejak awal penggeledahan.

"Pada saat kami digeledah, itu seluruh adik-adik wartawan itu sudah datang sekitar 40 sampai 60 media. Sedangkan tersangkanya belum digeledah, saksi sudah didatangi, saya sebelum terima surat saksi (kala itu Sofyan masih berstatus saksi)," kata Sofyan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Baca juga: Sofyan Basir Dituntut Lima Tahun Penjara

Kreativitas yang dimaksud Sofyan ialah. Adanya dugaan kriminalisasi terhadap dirinya "Bisa (diduga dikriminalisasi)," cetusnya.

Sofyan mengatakan, pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1 telah diputarbalikkan menjadi makna pembantuan.

"Anehnya lagi, ketika didakwa dan dituntut tetapi tak menikmati hasil seperti didakwakan," singkatnya.

Sofyan juga menyayangkan dampak domino yang terjadi pada Dirut BUMN lainya terkait kasus yang menimpa dirinya.

"Repotnya pertemuan menjadi sebuah pembantuan. Ini sangat berbahaya buat direksi BUMN yang lain," ujar Sofyan.

Sofyan Basir dituntut lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Sofyan dinilai terbukti terlibat praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1.

Sofyan dituntut Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta rupiah yang dibebankan kepada terdakwa. (OL-4)

Baca Juga

dok trisakti

Airlangga-Ganjar Dinilai Cocok di 2024

👤RO/Micom 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 19:11 WIB
Airlangga kalau bisa berpasangan dengan Ganjar, nilai jualnya...
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Komnas HAM: Lamanya Masa Tunggu Hukuman Mati jadi soal Serius HAM

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 19:10 WIB
Riset Komnas HAM pada 2019 yang menunjukkan banyaknya terdakwa hukuman mati masih menunggu masa eksekusinya, bahkan di atas 20...
MI/VICKY GUSTIAWAN

Kapolri: Jangan Ragu Pecat Anggota yang Melanggar!

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 18:27 WIB
Menurut mantan Kapolda Banten itu, perbuatan oknum anggota kepolisian telah merusak marwah dari institusi...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya