Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) NasDem Johnny G Plate berpesan agar setiap partai menjaga keadaban dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkannya berkaitan dengan isu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyodorkan nama menteri untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Keadaban politik harus dijaga, demokrasi kita harus dijaga. Masyarakat jangan dibuat kabur dari konstentasi demokrasi Pilpres maupun Pileg. Jangan sampai juga dibuat kabur, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita harus jelas siapa yang menang, dan yang kalah harus secara kesatria," kata Johnny di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/10).
Meski demikian, Johnny menegaskan, NasDem tetap menghormati hak prerogratif Presiden terkait pembentukan kabinet.
Nasdem tetap menghormati keputusan Jokowi apabila memang memberikan jatah kursi menteri ke Gerindra yang sebelumnya menjadi partai oposisi dalam Pemilu.
Baca juga : PPP Serahkan Jatah Menteri Prerogatif Presiden
"Saya juga ditanya sama banyak orang, kenapa Gerindra saja. Ini ada 10 partai politik pengusung presiden. Ada sembilan parpol di parlemen, kenapa hanya satu? Itu pun pertanyaan masyarakat. Tetapi sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan itu yang menjawabnya adalah presiden, sesuai pertimbangan presiden sendiri," jelas dia.
Ketika ditanya apakah NasDem keberatan jika Jokowi akhirnya memberikan posisi menteri di kabinetnya, Johnny kembali mengatakan akan menghormati keputusan mantan Wali Kota Solo itu.
"Kami mendukung keputusan presiden tetapi kami mengingatkan keadaban politik. Tetapi kalau presiden memilih berdasarkan satu pertimbangan politik itu adalah keputusan presiden yang kami dukung. Namun, apabila presiden tidak memilih karena satu pertimbangan politik, kami juga sangat mendukung presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, isu Prabowo menyodorkan tiga jatah menteri disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono.
Dia menyebut ada tiga nama yang kabarnya disodorkan Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk masuk ke kabinet Jokowi-Ma'ruf, yaitu Edhy Prabowo, Fadli Zon, dan Sandiaga Uno.
Baca juga : Kabinet Diumumkan seusai Pelantikan
Poyuono menegaskan ketiganya punya kapabilitas dan kompetensi di bidangnya masing-masing.
Namun isu ini dibantah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosaide. Saat dikonfirmasi di gedung MPR/DPR, Senayan, Senin (7/10), Andre mengatakan jika pernyaatan Poyuono sama sekali tidak benar.
Dia menyebut Prabowo telah menginstruksikan juru bicaranya Dahnil Anzar Simanjuntak untuk membantah pernyataan Poyuono itu kepada publik.
"Gak ada (minta jatah). Dahnil sebagai juru bicara Ketua Dewan Pembina sudah diminta Pak Prabowo untuk membantah Arief Poyuono," ujar Andre. (OL-7)
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved