Sabtu 05 Oktober 2019, 11:15 WIB

PPP Serahkan Jatah Menteri Prerogatif Presiden

Bagus Suryo | Politik dan Hukum
PPP Serahkan Jatah Menteri Prerogatif Presiden

MI/Mohamad Irfan
Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa

 

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) enggan membicarakan jatah menteri karena hal itu menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Ya itu saya tidak bisa jawab. Wah prerogatif presiden, angel e jawabe," tegas Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa kepada wartawan, Jumat (4/10) malam.

Ia juga enggan membeberkan jawaban secara gamblang terkait calon menteri agama apakah bakal meminta presiden dari sosok tokoh PPP.

"Saya tidak dalam posisi menjawab itu," imbuhnya.

Bahkan ia tidak berusaha memberikan masukan soal format kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo periode kedua, Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Masukannya, wah saya tidak dalam posisi menjawab itu, nanti-nanti kalau itu," ujarnya dan langsung bergegas masuk ke Hotel Ijen Suites.

Suharso datang ke Kota Malang dalam rangka pembekalan, konsolidasi dan evaluasi kinerja partai. Pada kesempatan itu ia berkeinginan mengembalikan semangat agar seluruh kader PPP bisa memahami persolan dengan benar.

"Pertama, untuk mengembalikan semangat. Kedua, bagaimana memahami persoalan," ungkapnya.

Dengan mengevaluasi kinerja sekaligus memahami permasalahan secara utuh, lanjutnya, maka dengan sendirinya bisa mendapatkan solusi tepat.

Sebab tantangan yang dihadapi setiap daerah berbeda-beda sehingga kedepannya diharapkan lebih mampu mengambil langkah taktis dan strategis.

"Setiap daerah yang dihadapi itu berbeda beda, ada kearifan lokal. Yang di Jatim berbeda dengan Jateng," tuturnya.

Untuk itu PPP memandang penting menggelar evaluasi termasuk membahas sistem Pemilihan Umum (Pemilu) selama Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Sebab usai pelaksanaan Pemilu banyak kader PPP justru tidak terpilih.

baca juga: Perjuangkan Aspirasi Rakyat, Anggota DPR Baru Siap Bekerja

"Kita akan mengevaluasi apakah sistem Pemilu yang kita ikuti itu tepat atau tidak, misalnya Pileg dan Pilpres menjadi satu. Apakah tepat dengan perhitungan, bila kurang tepat bagaimana kita mengatasi. Banyak kader yang bagus kenapa sampai tidak terpilih," pungkasnya.(OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More