SELURUH anggota DPR RI periode 2019-2024 di bawah nakhoda Puan Maharani wajib menunjukkan kualitas kinerja guna mengembalikan kepercayaan publik.
Para wakil rakyat terpilih juga tidak boleh mengabaikan sejumlah isu krusial dalam legislasi yang sudah dan belum disahkan.
Hal itu dikemukakan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus ketika dihubungi, Selasa (1/10). Menurut dia, mengembalikan kepercayaan publik dan menjadikan DPR sebagai rumah rakyat tentu tidak bisa dilakukan instan.
"Yang jelas parlemen sejak awal mesti tahu bahwa langkah mereka selalu diawasi. Pascapelantikan, DPR mestinya sudah langsung mulai memperlihatkan geliat untuk langsung bekerja," kata Lucius.
Ia mengingatkan agar anggota DPR RI tidak terlalu lama berpesta merayakan pelantikan. Rakyat sudah tak sabar menunggu langkah nyata parlemen baru mengoreksi kerja parlemen periode sebelumya yang mengundang protes publik atas buruknya kualitas legislasi.
Baca juga : Rachmat Gobel Siap Kerja Keras Penuhi Harapan Publik dari Senayan
Lucius menambahkan, sikap tegas pertama yang wajib dibuktikan Puan atas komitmen pemberantasan korupsi ialah dengan menyerap aspirasi publik dalam menghadapi proses lanjutan atas pengesahan UU KPK yang kontroversial.
Menurutnya, kontroversi kualitas UU KPK muncul karena proses pembahasan di parlemen tidak transparan. Realitas itu pun berbanding lurus dengan rendahnya kualitas hasil yang ditunjukkan melalui upaya DPR untuk melemahkan KPK, sekaligus mengerdilkan misi pemberantasan korupsi.
"Bagaimana sikap parlemen baru atas UU KPK ini? Memilih untuk tetap mendukung UU KPK hasil revisi kilat sama saja mengabaikan aspirasi publik yang secara vulgar disampaikan menjelang awal periode DPR 2019-2024."
Ia menambahkan, mengabaikan aspirasi itu sama halnya memupuk benih ketidakpercayaan publik yang semakin besar atas DPR yang sudah begitu kritis menjelang pelantikan anggota DPR baru ini.
Selain menyikapi UU KPK, terang dia, sikap kedua yang perlu diperlihatkan DPR baru ialah mengembalikan kepercayaan publik, khususnya terkait proses pembahasan beberapa RUU kontroversi. Jangan pula membuat uji publik yang sekadar formalitas.
Lucius meyakini kepercayaan publik akan pulih jika pada isu-isu krusial terkait RUU kontroversial, DPR baru mampu melibatkan partisipasi luas masyarakat, serta menjadikan masukan publik itu sebagai pertimbangan utama penyusunan legislasi.
"Selain kualitas legislasi, DPR juga punya beban kerja dalam bidang Pengawasan. Makin gemuknya koalisi pendukung pemerintah hanya baik untuk kepentingan menjaga stabilitas pemerintahan. Akan tetapi koalisi gemuk ini punya potensi melemahkan fungsi kontrol parlemen menjadi alat stempel untuk pemerintah saja," kata dia.
Lebih jauh, imbuhnya, kunci utama agar parlemen bisa menjadi kekuatan penyeimbang adalah dengan mendekatkan diri kepada rakyat dan menjadi saluran untuk aspirasi warga yang luput dalam kebijakan pemerintah.
Jika DPR menjadi pendamping lidah rakyat, maka mereka bisa punya alasan untuk tetap kritis pada pemerintah sekalipun mereka merupakan bagian dari koalisi partai pendukung pemerintah.
Baca juga : Tjahjo Sebut Kepemimpinan Puan Hembuskan Angin Segar ke DPR
Fungsi anggaran juga menyediakan tugas buat DPR baru. Bagaimana memastikan anggaran tepat sasaran untuk kepentingan luas. Tentu saja yang paling mendesak dari tugas ini adalah memastikan DPR sendiri tidak justru memanfaatkan kekuasaan budgeting mereka justru untuk menyunat anggaran yang dialokasikan untuk rakyat.
"Fungsi anggaran selama ini selalu dikotori dengan perilaku koruptif beberapa anggota DPR. Ini tentu saja masih sangat mungkin terjadi apalagi tuntutan akan uang banyak ini merupakan kebutuhan riil anggota dan juga parpol," tukasnya.
Oleh karena itu, parlemen baru perlu membangun sistem yang memungkinkan pembahasan anggaran tidak lag menjadi bancakan koruptor ataupun parpol.
Cukup sudah DPR menjadi ladang subur untuk bersemainya perilaku korupsi. Budaya transparan dan akuntabel itu mesti bisa diaplikasikan melalui aksi yang nyata agar bisa dipercaya publik.
"Kekuatan parlemen modern bukan pada semakin canggihnya perangkat teknologi, tetapi pada kualitas penggunaan teknologi untuk menjadikan DPR semakin dekat dengan rakyat yang diwakili," tandasnya. (OL-7)
