DPRD Papua-Papua Barat Sampaikan 8 Poin untuk Presiden

FORUM Pimpinan DPRD dan ADKASI se-Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) menyampaikan 8 poin terkait situasi terkini di daerah mereka untuk ditindaklanjuti Presiden Joko Widodo. Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa, mengatakan ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada Presiden meskipun beberapa waktu lalu sudah ada tokoh-tokoh Papua yang bertemu dengan Kepala Negara.

"Jadi apa yang disampaikan tokoh-tokoh itu pada prinsipnya baik. Tinggal hanya disayangkan adalah minimal lakukan komunikasi konsolidasi kepada semua stakeholder di sana," kata Ferdinando Solossa usai bertemu dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (24/9).

Sebagai informasi, ada delapan poin yang ditujukan kepada mantan Gubenur DKI Jakarta itu. Pertama, dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh Papua, khususnya tokoh-tokoh yang dipandang memiliki ideologi bersebrangan seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

"Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik, HAM, dan demokrasi di tanah Papua. Kehadiran pihak ketiga tersebut krusial dan strategis untuk dapat memperkuat rasa saling percaya dari berbagai elemen masyarakat," tuturnya.

Baca juga: Rusuh Wamena, KSP: Penyelesaian Papua Harus Menyeluruh

Terkait itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko akan mempertimbangkan.

"Itu ada tekniknya, nanti secara teknik akan kita pikirkan karena terkait langkah-langkah penyelesaian sehingga secara substansi akan dipikirkan lebih jauh," katanya.

Pada dasarnya, lanjut dia, jalan dialog adalah jalan kemanusiaan. Menurutnya, pemerintah juga terbuka untuk menggelar dialog agar tidak ada yang merasa terpinggirkan ataupun merasa tidak didengarkan.

"Pemerintah menaruh perhatian tinggi atas kesejahteraan Papua. Ini perlu berkomunikasi dengan baik oleh semua pihak," ujarnya.

Terlepas dari itu, ucap Moeldoko, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun tengah mempersiapkan pertemuan antara masyarakat Papua dengan Presiden Joko Widodo usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober mendatang.

"Sudah direncanakan oleh Pak Mendagri nanti akan ada pertemuan yang lebih luas yang bisa diwakili oleh Bapak Gubernur Papua/Papua Barat, MRP, juga dari DPRD se-Papua dan Papua Barat, berikutnya bupati, wali kota, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, perguruan tinggi," tuturnya.

Lebih lanjut, poin kedua yang perlu ditindaklanjuti oleh Presiden adalah segera melakukan revisi terhadap UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Ketiga, menarik pasukan non-organik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat. Keempat, mendorong pembentukan pemekaran daerah otonomi baru khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kelima, meminta kepada Presiden melalui Mendagri dan Kapolri untuk memfasilitasi pertemuan dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya menjadi pusat pendidikan pelajar mahasiswa Papua dan Papua Barat untuk mendapatkan jaminan keamanan.

Keenam, mendorong terbentuknya Komisi Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi (KKKR) guna menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM di tanah Papua. Ketujuh, meminta Mendagri memfasilitasi pertemuan gubernur, bupati/walikota, MRP/MRPB, DPR daerag pemilihan Papua dan Papua Barat, pimpinan DPRD Provinsi, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat dengan Presiden untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di tanah Papua.

Kedelapan, penegakan hukum yang transparan, terbuka, jujur dan adil terhadap pelaku rasisme di Surabaya, Malang, Semarang dan Makassar.(OL-5)