Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah yang wilayahnya masih dilanda kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) untuk tidak bepergian ke luar kota maupun ke luar negeri.
Tjahjo menegaskan, sebagai pemimpin tertinggi di wilayahnya, kepala daerah harus menunjukkan empati dan melakukan upaya antisipasi agar masyarakat di daerahnya bisa menikmati udara bersih.
"Kami sudah mengirimkan tiga radiogram yang terakhir (berisi imbauan kepada kepala daerah) jangan meninggalkan daerahnya," tegas Tjahjo usai menghadiri Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2019 bersama KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU kabupaten/kota se-Indonesia, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (23/9).
Menurut dia, imbauan itu bertujuan supaya kepala daerah yang tengah dirundung Karhutla fokus bekerja menanggulanginya. Jangan sampai ada gubernur, bupati maupun walikota lari dari tanggung jawabnya dalam mengentaskan Karhutla.
Ia mengaku kecolongan dengan perginya Gubernur Riau Syamsuar yang berkunjung ke Thailand untuk melihat pameran saat daerahnya dikepung asap.
Baca juga : Tjahjo Minta Pemda Cabut Izin Lahan Pelaku Karhutla
Hal itu, tegas Tjahjo jangan sampai terjadi lagi sehingga semua permohonan izin dinas ke luar daerah maupun luar negeri akan ditolak, kecuali alasan pengobatan.
"Karena seharusnya (Gubernur Riau) tidak berangkat ke luar negeri hanya untuk melihat pameran saat terjadi Karhutla. Seharusnya ada empati saat rakyatnya sedang menderita," katanya.
Menurut dia, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi kepada Gubernur Riau yang secara administrasi tidak melakukan pelanggaran karena telah meminta izin dua pekan sebelumnya. Paling tidak Syamsur akan mendapat sanksi dari masyarakat yang telah memilihnya sebagai Gubernur Riau.
"Gubernur Riau minta izinnya dua pekan sebelumnya. Tapi seharusnya ketika daerah mengalami masalah dia punya sensitivitas," pungkasnya. (OL-7)
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved