Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah yang wilayahnya masih dilanda kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) untuk tidak bepergian ke luar kota maupun ke luar negeri.
Tjahjo menegaskan, sebagai pemimpin tertinggi di wilayahnya, kepala daerah harus menunjukkan empati dan melakukan upaya antisipasi agar masyarakat di daerahnya bisa menikmati udara bersih.
"Kami sudah mengirimkan tiga radiogram yang terakhir (berisi imbauan kepada kepala daerah) jangan meninggalkan daerahnya," tegas Tjahjo usai menghadiri Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2019 bersama KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU kabupaten/kota se-Indonesia, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (23/9).
Menurut dia, imbauan itu bertujuan supaya kepala daerah yang tengah dirundung Karhutla fokus bekerja menanggulanginya. Jangan sampai ada gubernur, bupati maupun walikota lari dari tanggung jawabnya dalam mengentaskan Karhutla.
Ia mengaku kecolongan dengan perginya Gubernur Riau Syamsuar yang berkunjung ke Thailand untuk melihat pameran saat daerahnya dikepung asap.
Baca juga : Tjahjo Minta Pemda Cabut Izin Lahan Pelaku Karhutla
Hal itu, tegas Tjahjo jangan sampai terjadi lagi sehingga semua permohonan izin dinas ke luar daerah maupun luar negeri akan ditolak, kecuali alasan pengobatan.
"Karena seharusnya (Gubernur Riau) tidak berangkat ke luar negeri hanya untuk melihat pameran saat terjadi Karhutla. Seharusnya ada empati saat rakyatnya sedang menderita," katanya.
Menurut dia, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi kepada Gubernur Riau yang secara administrasi tidak melakukan pelanggaran karena telah meminta izin dua pekan sebelumnya. Paling tidak Syamsur akan mendapat sanksi dari masyarakat yang telah memilihnya sebagai Gubernur Riau.
"Gubernur Riau minta izinnya dua pekan sebelumnya. Tapi seharusnya ketika daerah mengalami masalah dia punya sensitivitas," pungkasnya. (OL-7)
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved