Peran BIN dalam Pertemuan Jokowi dan 61 Tokoh Papua Diapresiasi

KEBERHASILAN Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan jajarannya dalam mempertemukan 61 tokoh Papua serta Papua Barat dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu patut diapresiasi.

"Pertemuan antara Presiden dan 61 tokoh Papua memberikan tafsir lain bahwa kegiatan intelijen kini memasuki proses lain yang lebih terang-terangan ketika Presiden dihadapkan pada daftar permintaan dan nantinya baik cepat atau lambat akan direspons kebijakan pemerintah," kata pengamat politik Ireng Maulana kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/9).

Ia menjelaskan, biasanya porsi operasi senyap intelijen mengambil porsi lebih besar ketika entitas yang menghendaki instabilitas menunjukkan permusuhan terhadap kehidupan negara. Misalkan mengancam akan merdeka melalui aksi ikutannya, separatisme dan pemberontakan atau menggalang aktivitas-aktivitas untuk melemahkan keutuhan kesatuan bangsa serta wibawa pemerintah melalui delegitimasi kekuasaan.

"Namun, peristiwa politik pertemuan antara Presiden bersama 61 tokoh Papua ini memberikan tafsir lain bahwa intelijen memasuki proses lebih terang-terangan. Apalagi BG (Budi Gunawan) turut hadir dalam pertemuan tersebut. Kami meyakini daftar permintaan itu muncul lebih dahulu melalui perhitungan risiko dan skala ancaman dari analisis intelijen," ungkap pria lulusan Master of Art in Political Science dari Lowa State University, Amerika Serikat, itu.

Menurut Ireng, intelijen sebagai proses yang berbeda karena kehadiran Kepala BIN dalam pertemuan itu bersama pejabat lain untuk mendampingi Presiden.

"Kehadiran Kepala BIN pada pertemuan dapat pula diartikan sebagai bantahan kecemasan banyak pihak bahwa pendekatan penyelesaian kerusuhan yang terindikasi ditunggangi oleh kelompok pemberontak ingin diselesaikan melalui jalan konsolidasi," ujarnya.

Ireng menegaskan kehadiran Kepala BIN bukanlah hanya sebagai jembatan penghubung melainkan mengkonfirmasi beberapa hal antara lain. Pertama, keputusan Presiden sebagai respon atas permintaan 61 tokoh papua ialah keputusan yang didasari dari produk analisis intelijen yang memberikan wawasan memadai dalam pengambilan keputusan.

Baca juga:  Saut Situmorang Mengundurkan Diri dari KPK

"Yang kedua, produksi informasi intelijen memberikan kepastian dalam pertimbangan dan rekomendasi kepada Presiden untuk membuat keputusan yang ditujukan pada pengamanan penyelenggaraan pemerintah," terang dia.

Terakhir, itu juga menegasikan hubungan antara intelijen dan pembuatan keputusan adalah kunci dalam konteks kemampuan mengamankan kepentingan negara.

"Ini lantaran intelijen harus bersifat akurat untuk memelihara pembuatan keputusan yang valid," tegas Ireng.

Maka itu, jelas dia, kehadiran Kepala BIN secara terang-terangan dalam pertemuan itu sebagai salah satu sikap yang baik dan konstruktif serta layak diapresiasi lantaran memperlihatkan wajah organisasi telik sandi ke muka publik dengan tindakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Tindakan yang sangat relevan untuk mem-back up pemimpin negara dalam memformulasikan kebijakan yang menyangkut kepentingan negara sehingga kepastian keputusan dapat dilindungi," pungkas Ireng.

Sebagaimana diberitakan, Presiden Jokowi mengundang tokoh-tokoh Papua untuk bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/9). Sebanyak 61 tokoh asal Papua dan Papua Barat yang hadir mewakili berbagai elemen masyarakat yaitu tokoh adat, gereja, organisasi, akademisi, mahasiswa, perempuan, dan pemuda. Mereka sudah hadir di Jakarta sejak 8 September 2019.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi ditemani Kepala BIN Budi Gunawan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (RO/OL-1)