Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah tidak menghalangi upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di Riau
"Kalau soal sanksi kepada perusahaan itu kewenangan KLHK, tapi kami meminta pemda agar mendukungnya. Jangan menghalangi, melindungi, atau kongkalikong dengan perusahaan. Kalau memang salah, ya harus ditindak KLHK,” ungkap Tjahjo di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (17/9).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Dok MI/Ramdani)
Tjahjo menegaskan, kepala daerah dan jajarannya harus melakukan tugas utama yakni melindungi masyarakat dari bencana daripada berpihak pada perusahaan pemilik lahan yang terindikasi sebagai penyebab bencana karhutla.
Tjahjo menegaskan bencana asap akibat kebakaran hutan yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatra, kepala daerah harus mengutamakan kepentingan rakyat.
Kesehatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat saat ini harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah dibandingkan kepentingan pengusaha, katanya.
"Pemda itu harus menjaga warganya, jangan sampai ada dampak buruk dari kebakaran ini. Kalau ada api sedikit, langsung padamkan. Kepala daerah harus menggerakkan perangkatnya sampai tingkat bawah," tambahnya.
Baca juga: Asap Kebakaran TPA Antang Diduga Picu Kanker
Imbauan terkait penanggulangan dampak karhutla dan bencana lain, menurut Tjahjo, telah disampaikan ke seluruh kepala daerah melalui dua radiogram yang dikeluarkan sejak sebulan lalu.
Dalam radiogram tersebut, Mendagri antara lain menginstruksikan kepada pemda untuk menganggarkan dana tidak terduga lewat APBD untuk mengatasi bencana asap tersebut. Hal itu bertujuan agar penanggulangan bencana tidak terhambat karena harus menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat.
Selain itu, Mendagri juga meminta seluruh kepala daerah untuk berkoordinasi dengan aparat terkait yang terlibat dalam upaya pemadaman api karhutla dan penanganan bencana asap. (X-15)
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
KEPALA Subdit Ditjen KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menuturkan terdapat beberapa kearifan lokal dari masyarakat adat yang dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah sisa makanan (food waste).
Kayu itu dikumpulkan untuk kemudian direbus. Sebanyak 10 kg kayu mangrove, direbus dengan 10 liter air untuk menghasilkan 7 liter cairan tinta.
Program pembagian bibit pohon gratis yang digagas KLHK menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.
Dalam mengelola sampah kemasan, GCPI bekerja sama dengan Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO),
Menteri KLH/BPLH, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa dunia usaha harus mengambil peran aktif dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.
"Jadi saat wilayah yang mudah terbakar meluas, kami mohon bantuan, dukungan yang berada di Provinsi Riau benar-benar menjaga jangan sampai lahan itu terbakar,"
Polda Riau sedang terus menginvestigasi motif para tersangka di balik insiden Karhutla.
Satgas Udara diperkuat dengan dua helikopter patroli, tiga helikopter water bombing, dan dua pesawat modifikasi cuaca milik BNPB.
BMKG memperingatkan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Riau dan sekitarnya, menyusul puncak musim kemarau awal Agustus.
IP menjelaskan bahwa kabut asap di Batam lebih dipengaruhi oleh aktivitas lokal, seperti pembakaran sampah, serta arah dan kecepatan angin, bukan asap kiriman dari wilayah lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved