Pengamat: Pemerintah Harus Selesaikan Akar Masalah di Papua

PENGAMAT Politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API), Maksimus Ramses Lalongkoe, mengatakan embarkasi pasukan keamanan ke Papua dan Papua Barat tak akan menyelesaikan masalah primer, meskipun kondisi Papua dan Papua Barat saat ini telah kembali normal.

"Embarkasi atau kiriman pasukan keamanan ke Papua dan Papua Barat itu tak akan selesaikan masalah primernya, meskipun kondisi Papua dan Papua Barat saat ini telah kembali normal. Pendekatan dengan mengirim aparat keamanan ke Papua dan Papua Barat hanya untuk ciptakan ketenangan sesaat, karena akar masalah utamanya tidak diselesaikan secara komprehensip," kata Ramses kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/9).

Baca juga: Revisi UU MD3 Harus Memastikan Perempuan di Kursi Pimpinan

Menurut Dosen Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta ini, gejolak yang sudah terjadi sebelumnya di Papua dan Papua Barat, bukan semata-mata karena solidaritas akibat tindakan persekusi dan tindakan rasial yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, menjelang hari kemerdekaan RI 17 Agustus, tapi bisa jadi ada persoalan lain di tanah Cendrawasih sehingga masyarakat Papua marah.

Lebih lanjut kata dia, pemerintah harus mengubah total pendekatan penyelesaian masalah di Papua dengan memfokuskan pada berbagai isu utama seperti stunting, busung lapar, isu SARA, persekusi, risiko lingkungan akibat eksploitasi sumber-sumber daya alam, isu pelanggaran HAM dan lain-lain.

Selain itu, lanjut Ramses, perlu adanya evaluasi atau reevaluasi dan kajian terhadap implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, misalnya terkait jaminan kehidupan yang layak, pengakuan dan perlindungan hal-hal khusus dari Papua yakni masyarakat Papua dan lingkungannya.

Ramses juga mengkritisi upaya segelintir warga Papua yang menyuarakan gerekan referendum untuk memisahkan diri dari Indonesia.

"Upaya tersebut merupakan pendekatan yang justeru menghancurkan masa depan Pupua sebab pemerintah sudah serius membangun Papua melalui berbagai program," paparnya.

Untuk itu, ia berharap masyarakat Papua tetap mempertahankan fakta sejarah tersebut sebagai pegangan sehingga tidak mudah terprovokasi keinginan segelintir pihak yang justeru merusak masa depan Papua. (RO/OL-6)