Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PENGAMAT Politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API), Maksimus Ramses Lalongkoe, mengatakan embarkasi pasukan keamanan ke Papua dan Papua Barat tak akan menyelesaikan masalah primer, meskipun kondisi Papua dan Papua Barat saat ini telah kembali normal.
"Embarkasi atau kiriman pasukan keamanan ke Papua dan Papua Barat itu tak akan selesaikan masalah primernya, meskipun kondisi Papua dan Papua Barat saat ini telah kembali normal. Pendekatan dengan mengirim aparat keamanan ke Papua dan Papua Barat hanya untuk ciptakan ketenangan sesaat, karena akar masalah utamanya tidak diselesaikan secara komprehensip," kata Ramses kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/9).
Baca juga: Revisi UU MD3 Harus Memastikan Perempuan di Kursi Pimpinan
Menurut Dosen Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta ini, gejolak yang sudah terjadi sebelumnya di Papua dan Papua Barat, bukan semata-mata karena solidaritas akibat tindakan persekusi dan tindakan rasial yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, menjelang hari kemerdekaan RI 17 Agustus, tapi bisa jadi ada persoalan lain di tanah Cendrawasih sehingga masyarakat Papua marah.
Lebih lanjut kata dia, pemerintah harus mengubah total pendekatan penyelesaian masalah di Papua dengan memfokuskan pada berbagai isu utama seperti stunting, busung lapar, isu SARA, persekusi, risiko lingkungan akibat eksploitasi sumber-sumber daya alam, isu pelanggaran HAM dan lain-lain.
Selain itu, lanjut Ramses, perlu adanya evaluasi atau reevaluasi dan kajian terhadap implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, misalnya terkait jaminan kehidupan yang layak, pengakuan dan perlindungan hal-hal khusus dari Papua yakni masyarakat Papua dan lingkungannya.
Ramses juga mengkritisi upaya segelintir warga Papua yang menyuarakan gerekan referendum untuk memisahkan diri dari Indonesia.
"Upaya tersebut merupakan pendekatan yang justeru menghancurkan masa depan Pupua sebab pemerintah sudah serius membangun Papua melalui berbagai program," paparnya.
Untuk itu, ia berharap masyarakat Papua tetap mempertahankan fakta sejarah tersebut sebagai pegangan sehingga tidak mudah terprovokasi keinginan segelintir pihak yang justeru merusak masa depan Papua. (RO/OL-6)
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Brimob melakukan pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun, anggota yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di kawasan Kali Rawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.
Buku Cahaya Fajar dari Balik Gunung Mbaham mengupas perjalanan kepemimpinan Ali Baham Temongmere (ABT), pejabat Papua Barat yang mengedepankan pembangunan berbasis budaya.
SETIDAKNYA 12 ribu pelajar di Manokwari, Papua Barat, sudah mendapatkan makan siang gratis (MBG). Selurhnya merupakan pelajar dari tingkat TK hingga SMA di wilayah perkotaan Manokwari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved