Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
WAKIL Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung sepakat dengan DPP Partai Golkar untuk tetap menggelar Musyawarah Nasional Partai Golkar sesuai waktunya yaitu Desember 2019. Hal itu, menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, untuk meredam gejolak internal yang terlalu berlebihan di tengah adanya dorongan sebagian tokoh Golkar mempercepat penyelenggaraan Munas.
"Saya pikir ikuti saja ketentuannya kita tetap berpegang pada pelaksanaan Desember 2019. Yang penting sekarang Golkar harus menyiapkan mekanismenya, aturan mainnya seperti apa dan mulai berdinamika secara demokratis bagi siapa pun yang ingin maju jadi ketua umum," kata Akbar di Jakarta, Kamis (5/9).
Menurut dia, dinamika menjelang Munas nanti adalah hal biasa dengan adanya bentuk-bentuk dukungan dari daerah-daerah.
Baca juga: Petahana Dominasi Kursi di DPR RI
"Sehingga kalau ada gerakan dukung-mendukung itu harus dihormati. Katakan Airlangga turun ke daerah dan ada deklarasi dukungan itu harus dihormati atau untuk calon lain juga harus dihargai. Sehingga dinamika demokratis itu benar-benar berjalan," sambung dia.
Sementara analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menambahkan bahwa akan sangat baik bila Partai Golkar menghindari konflik karena pernah hampir pecah. Contohnya tentang pelaksanaan Munas Golkar memang sebaiknya dilaksanakan sesuai ketentuan. Bila ketentuannya Desember 2019, maka sebaiknya diikuti aturannya.
"Golkar ini kan pernah hampir pecah. Kita harap agar sekarang kondusifitasnya dijaga, jangan sampai soal pelaksanaan Munas saja jadi ada konflik lagi. Kalau memang waktunya baru Desember ya tinggal diikuti saja aturan main itu," tukas Hendri. (OL-1)
MUSYAWARAH Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Tengah dipastikan berlangsung mulai 24 hingga 25 Augustus 2025.
Partai Golkar menyatakan akan menyiapkan posisi khusus bagi Setya Novanto jika ia memutuskan kembali aktif di partai.
Politikus Partai Golkar Soedeson Tandra merespons soal polemik Setya Novanto yang bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi dari pemerintah
Dalam pidatonya, Wakil Ketua Golkar DKI Ashraf Ali menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan cara yang relevan di era modern ini.
Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah.
Partai Golkar meyakini isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang belakangan ini santer dibicarakan tidak diembuskan oleh pihak Istana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved