Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung sepakat dengan DPP Partai Golkar untuk tetap menggelar Musyawarah Nasional Partai Golkar sesuai waktunya yaitu Desember 2019. Hal itu, menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, untuk meredam gejolak internal yang terlalu berlebihan di tengah adanya dorongan sebagian tokoh Golkar mempercepat penyelenggaraan Munas.
"Saya pikir ikuti saja ketentuannya kita tetap berpegang pada pelaksanaan Desember 2019. Yang penting sekarang Golkar harus menyiapkan mekanismenya, aturan mainnya seperti apa dan mulai berdinamika secara demokratis bagi siapa pun yang ingin maju jadi ketua umum," kata Akbar di Jakarta, Kamis (5/9).
Menurut dia, dinamika menjelang Munas nanti adalah hal biasa dengan adanya bentuk-bentuk dukungan dari daerah-daerah.
Baca juga: Petahana Dominasi Kursi di DPR RI
"Sehingga kalau ada gerakan dukung-mendukung itu harus dihormati. Katakan Airlangga turun ke daerah dan ada deklarasi dukungan itu harus dihormati atau untuk calon lain juga harus dihargai. Sehingga dinamika demokratis itu benar-benar berjalan," sambung dia.
Sementara analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menambahkan bahwa akan sangat baik bila Partai Golkar menghindari konflik karena pernah hampir pecah. Contohnya tentang pelaksanaan Munas Golkar memang sebaiknya dilaksanakan sesuai ketentuan. Bila ketentuannya Desember 2019, maka sebaiknya diikuti aturannya.
"Golkar ini kan pernah hampir pecah. Kita harap agar sekarang kondusifitasnya dijaga, jangan sampai soal pelaksanaan Munas saja jadi ada konflik lagi. Kalau memang waktunya baru Desember ya tinggal diikuti saja aturan main itu," tukas Hendri. (OL-1)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved