Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung sepakat dengan DPP Partai Golkar untuk tetap menggelar Musyawarah Nasional Partai Golkar sesuai waktunya yaitu Desember 2019. Hal itu, menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, untuk meredam gejolak internal yang terlalu berlebihan di tengah adanya dorongan sebagian tokoh Golkar mempercepat penyelenggaraan Munas.
"Saya pikir ikuti saja ketentuannya kita tetap berpegang pada pelaksanaan Desember 2019. Yang penting sekarang Golkar harus menyiapkan mekanismenya, aturan mainnya seperti apa dan mulai berdinamika secara demokratis bagi siapa pun yang ingin maju jadi ketua umum," kata Akbar di Jakarta, Kamis (5/9).
Menurut dia, dinamika menjelang Munas nanti adalah hal biasa dengan adanya bentuk-bentuk dukungan dari daerah-daerah.
Baca juga: Petahana Dominasi Kursi di DPR RI
"Sehingga kalau ada gerakan dukung-mendukung itu harus dihormati. Katakan Airlangga turun ke daerah dan ada deklarasi dukungan itu harus dihormati atau untuk calon lain juga harus dihargai. Sehingga dinamika demokratis itu benar-benar berjalan," sambung dia.
Sementara analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menambahkan bahwa akan sangat baik bila Partai Golkar menghindari konflik karena pernah hampir pecah. Contohnya tentang pelaksanaan Munas Golkar memang sebaiknya dilaksanakan sesuai ketentuan. Bila ketentuannya Desember 2019, maka sebaiknya diikuti aturannya.
"Golkar ini kan pernah hampir pecah. Kita harap agar sekarang kondusifitasnya dijaga, jangan sampai soal pelaksanaan Munas saja jadi ada konflik lagi. Kalau memang waktunya baru Desember ya tinggal diikuti saja aturan main itu," tukas Hendri. (OL-1)
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Arah pembangunan ke depan harus seiring dengan penataan ulang kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mencopot Musa Rajekshah (Ijeck) dari jabatan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara (Sumut).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved