Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani turut buka suara terkait wacana penambahan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI hingga sepuluh pimpinan. Terkait anggarannya, Sri Mulyani menyampaikan itu baru akan dibahas jika memang benar-benar sudah ditetapkan.
"Kalau sudah ditetapkan, nanti kita akan lihat," katanya saat ditanyakan mengenai penambahan anggaran terkait wacana penambahan jumlah pimpinan MPR tersebut, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/8).
Sebagai informasi, Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan agar pimpinan MPR menjadi 10 orang sebagai respons untuk meredakan perdebatan terkait perebutan kursi MPR. PAN mengusulkan agar paket pimpinan MPR ditambah menjadi 10, terdiri atas 9 orang mewakili fraksi parpol dan 1 lainnya mewakili DPD.
Baca juga: Akbar Tanjung Pertanyakan Relevansi 10 Pimpinan MPR
Secara terpisah, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pun enggan menanggapi lebih lanjut saat ditanyakan anggaran mengenai wacana penambahan jumlah pimpinan MPR.
"Kan belum. Nanti lihat saja. Semua ada kebijakannya. Kalau kebijakannya belum pasti jangan berandai-andai," ucapnya.
Menurutnya, pihaknya masih menunggu terkait kepastian dari wacana tersebut.
"Kebijakannya dulu harus diputuskan, kebijakannya saja belum pasti. Kita tunggu saja dulu. Kalau kebijakannya pasti, kita akan bicarakan tahap berikutnya supaya ada kepastian," tandasnya.(OL-5)
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved