Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PRESIDEN Republik Indonesia Joko Widodo menekankan bahwa daerah-daerah merupakan pilar penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka dari itu, sebagai representasi daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus terus bekerja menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Jokowi menilai, dalam setahun terakhir, DPD dapat merespons dengan cepat berbagai tantangan yang dihadapi oleh daerah, seperti tantangan kedaulatan pangan, penataan hak ulayat dan masyarakat hukum adat, pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPD juga telah memberi masukan kepada pemerintah pusat terkait skema dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khsusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) agar desentralisasi fiskal memberikan rasa adil dan menjadi solusi mendasar bagi persoalan yang dihadapi oleh daerah.
Dalam konteks fungsi representasi, DPD pun aktif melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu 2019. DPD juga menerima aspirasi masyarakat dan daerah berkaitan dengan implementasi UU tentang Desa.
"Kita berharap DPD bersama pemerintah terus bergerak membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa. Dukungan DPD untuk memajukan daerah harus terus dilanjutkan," ujar Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR-RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).
Satu hal penting lainnya, lanjut Jokowi, DPD harus dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk nemangkas peraturan-peraturan daerah yang berbelit-belit dan menghambat masyarakat dan pelaku usaha. Tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah harus ditingkatkan. (OL-09)
RAPBN 2025 mencatat beberapa perubahan di sejumlah sektor. Bila sektor infrastruktur mengalami penurunan anggaran, di sektor kesehatan dan pendidikan justru terjadi peningkatan anggaran.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai permintaan maaf Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan 2024 guna melepas kepemimpinannya dengan husnul khatimah.
POLITISI PDIP menilai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan HUT ke-79 Kemerdekaan RI terlalu irit dan tidak menyinggung berbagai masalah krusial yang terjadi.
PDIP mengeklaim absennya Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri dalam sidang tahunan MRP, DPR, dan DPD 2024 berkaitan dengan hubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah berhati-hati dalam menjalankan transisi energi. Pemerintah secara bertahap melakukan dekarbonisasi di berbagai sektor untuk mencapai NZE di 2060
Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 yang dinilai harus menjadi autokritik (koreksi diri).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved