Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Presiden Jusuf Kalla menilai wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih perlu dipertimbangkan secara masak. Terlebih, jika nanti dalam proses amandemennya justru pada akhirnya mengubah sistem tata negara.
"Itu rumit lagi (amendemen mengubah tata negara). Berisiko. Banyak perubahan yang rakyat belum tentu setuju," tutur Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/8).
Baca juga: PDIP: Wacana Amandemen Terbatas UUD 1945 Disepakati DPR dan DPD
Ia mencontohkan, jika nantinya MPR kembali menjadi lembaga-lembaga tertinggi dari hasil amendemen, tentu presiden akan kembali dipilih oleh MPR. Sebab, sebagai lembaga tertinggi negara MPR berhak memilih presiden.
Namun, Kalla menekankan, bahwa hal tersebut dapat memunculkan persoalan lain. Sebab, menurut Kalla, rakyat belum tentu setuju haknya kembali diambil dari sistem pemilihan langsung.
Kalla menyatakan, bahwa semua pihak tentu setuju bahwa diperlukan suatu instansi lembaga negara. Namun, ia mengingatkan perlu dikaji dampak dan efek dari amendemen tersebut.
"Cuma memang efeknya yang harus dikaji ulang. Apakah itu membuat MPR menjadi lembaga tertinggi lagi? Tentu ini akan dikaji DPR, karena artinya nanti MPR itu akan membawahi DPR lagi. Nanti tentu akan memengaruhi sistem lainnya," beber Kalla.
Ia menilai, selama memang secara prinsip tentu bagus. Namun, sambung dia, jangan sampai amendemen tersebut mengubah seluruh sistem karena hasil MPR baru 15-16 tahun. (OL-6)
MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggara negara.
Bekerja sama dengan MPR, Mahutama melihat perlunya GBHN jadi pedoman penyelenggara negara dan pembangunan nasional
Pengamat Politik Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API), Maksimus Ramses Llalongkoe mengatakan penghidupan kembali GBHN tak memiliki substansi yang jelas.
Saat ini sistem perencanaan pembangunan nasional tidak terintegrasi dengan baik. Khususnya setelah dilakukannya pemilihan umum langsung dan aturan soal otonomi daerah.
SELURUH fraksi MPR diketahui telah melakukan diskusi panjang soal usulan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Piala Dunia U-20 menurut Jusuf Kalla harus menjadi momentum Indonesia memperjuangkan perdamaian Palestina dan Israel.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla (JK) kembali buka suara terkait gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaran Piala Dunia U-20.
Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada seluruh generasi muda agar terus memiliki keyakinan dan harapan untuk maju.
SOSOK Wakil Presiden Jusuf Kalla tentu sudah tidak asing lagi. Putra asal Sulawesi Utara itu bahkan dikenal di mancanegara berkat peran dan jasanya di bidang perdamaian.
BAKAL calon gubernur (bacagub) DKI Jakarta, Pramono Anung, mengaku bakal melanjutkan silaturahmi ke sejumlah tokoh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved