UU Pelayaran belum Mendesak Direvisi

WACANA merevisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mulai menuai respon dari publik terutama dari kalangan para pelaku usaha.

Para pebisnis pelayaran nasional menilai peraturan perundangan tersebut masih relevan dan sangat tidak mendesak untuk direvisi.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, sampai saat ini, belum seluruh amanat dalam UU 17 Tahun 2008 dijalankan, misalnya amanat untuk membentuk sea and coast guard sebagai badan tunggal penjaga laut dan pantai.

Dengan demikian, tentunya dampak positif atau negatif dari aturan itu belum benar-benar terasa bagi seluruh pihak terkait sektor pelayaran.

“Karena amanat dari UU belum berjalan seluruhnya, kita belum dapat merasakan dengan maksimal apakah UU yang ada ini masih cocok atau sudah tidak cocok dengan keadaan di lapangan," ujar Carmelita melalui keterangan resmi, Selasa (13/8).

Baca juga: RUU Keamanan Siber Harus Disahkan

Sekalipun ada kekurangan di dalam UU Pelayaran, lanjut dia, itu dapat dilakukan perubahan dengan mengubah peraturan turunan seperti peraturan menteri, tanpa harus merevisi UU itu sendiri.

“Yang dibutuhkan para pengusaha pelayaran nasional kan kepastian usaha, dengan kepastian hukum dan kebijakan di sektor pelayaran. Kalau sebentar-sebentar diubah ya pengusaha akan kesulitan," ucapnya.

Jika semangat merevisi UU Pelayaran itu berangkat dari belum terjadinya efisiensi biaya logistik, tentu tidak adil kalau hanya menyalahkan angkutan laut.

Seluruh stakeholder harus berani membedah porsi beban biaya logistik dari pos mana saja. Karena angutan laut hanya satu dari mata rantai logistik.

“Tidak bisa tanpa mencari penyebabnya, kita lantas begitu saja merevisi undang-undang," tandasnya. (OL-2)