Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
ASOSIASI Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasu Negara (APHTN-HAN) bakal mengadakan konferensi nasional Hukum Tata Negara (HTN) ke-6 di Jakarta, 2-4 September mendatang.
Konferensi yang akan diikuti sekitar 250 akademisi hukum tata negara dari seluruh Indonesia itu akan mengambil tema "Memperkuat Kabinet Presidensial Efektif.”
"Tema ini dipilih mengingat pascapemilu, maka saatnya fokus dialihkan bagaimana Presiden dan Wakil Presiden dapat membentuk kabinet yang di dalamnya akan mampu mewujudkan janji-janji kampanyenya," ujar Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (7/8).
Ia menjelaskan, penyusunan Kabinet yang meliputi jumlah kementerian, nama kementerian, personal yang mengisi pos menteri adalah momentum yang sangat strategis dalam mewujudkan kabinet yang efektif dalam bekerja.
Baca juga : Putuskan Nasib OSO, KPU Minta Saran Pakar Hukum Tata Negara
"Salah satunya adalah anggota kabinet harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan mumpuni dan fokus dalam mensukseskan agenda-agenda kerja Presiden serta mempunyai rekam jejak baik agar tidak menjadi beban presiden di kemudian hari," jelas Bayu.
Pihaknya menilai dalam memilih menteri tidak semata-mata menggunakan pendekatan politik dalam membentuk kabinetnya melainkan juga perlu menggunakan parameter lainnya, yaitu prinsip-prinsip yang biasa diterapkan oleh negara yang menganut sistem presidensial.
Tekiat Konferensi Nasional HTN tersebut, Bayu mengatakan, pihaknya juga telah beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo dan meminta Presiden untuk membuka konferensi tersebut, sekaligus menerima rekomendasi konferensi selama dua hari tersebut.
"Presiden Joko Widodo menyambut baik inisiatif ini. Beliau sangat berharap ada rekomendasi yang bisa beliau gunakan untuk membentuk kabinet presidensial yang efektif," tandas Bayu. (RO/OL-7)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved