Putuskan Nasib OSO, KPU Minta Saran Pakar Hukum Tata Negara

Penulis: Insi Nantika Jelita Pada: Jumat, 11 Jan 2019, 21:10 WIB Politik dan Hukum
Putuskan Nasib OSO, KPU Minta Saran Pakar Hukum Tata Negara

MI/M. Irfan

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengundang pakar hukum tata negara.

Hal tersebut bertujuan meminta saran agar KPU tidak salah mengambil keputusan terkait pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

"Betul. Kami akan mendengar masukan pihak terutama para ahli hukum tata negara. Hari Ahad (13/1). Kita harus mendengar bagaimana, supaya langkah KPU dalam ambil kebijakan tepat langkahnya," ungkap Hasyim di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (11/1).

Kemudian, ia mengatakan bahwa pascaputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meminta KPU untuk memasukkan OSO dalam daftar calon tetap (DCT), KPU baru akan memutuskan hal tersebut pada Senin (14/1) dalam rapat pleno.

"Sikap akan diputuskan dalam waktu tiga hari kerja (pascaputusan Bawaslu). Ini bisa beberapa kali pleno karena kan yang dibahas bukan itu saja. Nanti akan dibahas KPU Senin depan," terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bawaslu memutuskan KPU untuk memasukkan OSO ke DCT sebagai calon anggota DPD dalam Pemilihan Umum 2019. Bawaslu memerintahkan agar KPU tidak mengesahkan keterpilihan OSO bila nantinya menang dalam Pileg sebelum yang bersangkutan mengundurkan diri dari pengurus partai.

Dalam amar putusanya, Bawaslu memutuskan KPU terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dengan tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan OSO dimasukkan ke DCT.

Bawaslu memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan OSO sebagai calon terpilih pada Pemilu 2019 apabila mengundurkan diri sebagai pengurus Partai politik paling lambat 1 hari sebelum penetapan calon terpilih anggota DPD. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More