Pansel Didesak Juga Perhatikan Masukan Publik

DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi (PuSaKo) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari meminta Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) tidak hanya mengutamakan soal formalitas dalam penelusuran rekam jejak peserta seleksi.

"Kalau pansel mau formalitas begitu ya dengan melibatkan lembaga-lembaga negara tidak ada masalah. Tapi, jangan lupa bahwa partisipasi publik juga harus dibuka oleh pansel capim KPK," kata Feri di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (6/8).

Pasalnya hasil penelusuran delapan lembaga itu masih dapat dipertanyakan validitasnya. Oleh karenanya Pansel harus merujuk pada ketentuan yang termaktub di UU KPK.

"Rekam jejak yang berasal dari lembaga-lembaga tertentu bisa sangat tendensius ya, misalnya rekam jejak dari kejaksaan tentu bukan tidak mungkin malah itu akan mendukung calon dari kejaksaan sendiri atau sebaliknya dari kepolisian akan mendukung calon dari kepolisian, begitu juga dengan lembaga-lembaga lain ya, oleh karena itu cross check masing-masing penelusuran rekam jejak itu jadi sangat penting," jelas Feri.

Baca juga: ICW: Hasil Psikotest Seleksi Pimpinan KPK Tidak Puaskan Publik

Selain itu, Pansel diminta untuk memeriksa secara mendalam laporan dari masyarakat yang diklaim telah mencapai 1.300 lebih laporan. Untuk memastikan kebenaran laporan itu, Pansel perlu memerhatikan masukan publik.

"Sayang kalau kemudian pansel malah fokus kepada lembaga-lembaga negara saja tapi kurang memperhatikan masukan publik soal track record," ungkapnya.

Feri menyayangkan Pansel justru menyerang masukan dari masyarakat yang jelas-jelas untuk membantu Pansel mendapatkan pimpinan KPK yang berintegritas.

Pansel seharusnya tidak memberikan kesan perlawanan atas kritik dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Itu juga bertujuan agar Pansel menunjukkan sikap netral dan tidak memihak pada beberapa peserta.

"Jangan sampai persepektif pansel yang melihat masukan masyarakat sebagai kritikan ke pansel adalah sebuah sikap melawan, harusnya pansel memberikan jembatan ke publik, termasuk LSM-LSM menemukan orang terbaik. Agar mereka bisa lebih netral melihat calon-calon yang ada dan mampu kemudian memilih calon terbaik utk pimpinan KPK," tukas Feri. (OL-4)