Police Watch Ajukan Empat Kriteria Jaksa Agung

"Hak itu diperlukan untuk penegakan supremasi hukum dan kepastian hukum di periode terakhir Jokowi sebagai presiden berjalan maksimal sesuai harapan masyarakat," kata Ketua Presedium IPW, Neta S Pane, saat dihubungi, Sabtu (3/8).

IPW membagi empat kriteria yang dinilai perlu diperhatikan Presiden dalam memilih Jaksa Agung yang baru.

Pertama, bisa bekerja sama dengan Polri. Kedua, figur dari luar kejaksaan, sehingga figur tersebut tidak tersandera masa lalu.

"Ketiga, bukan kader partai politik. Sebab, penempatan kader parpol di posisi Jaksa Agung akan mengancam independensi korps Adhyaksa itu dalam melakukan penegakkan hukum secara berkeadilan," ujar Neta.

Keempat, berkomitmen menuntaskan kasus-kasus hukum yang terhenti di kejaksaan.

"Salah satunya kasus penembakan yang menyebabkan tersangka pencurian burung walet tewas di Bengkulu, yang diduga melibatkan penyidik senior KPK, Novel Baswedan," jelas Neta.

Kasus yang disangkakan melibatkan Novel di Bengkulu sudah P21 tapi tak kunjung dilimpahkan kejaksaan ke pengadilan.

"Bahkan, keluarga korban sudah memenangi prapradilan dan majelis hakim di prapradilan sudah memerintahkan agar kejaksaan segera melimpahkan kasus Novel ke pengadilan," cetus Neta.

"Tapi Jaksa Agung seperti tidak peduli. BAP kasus Novel tetap disimpan di kejaksaan. Jajaran kejaksaan seperti tidak peduli dengan rasa keadilan keluarga korban yang tewas akibat ditembak, yang diduga dilakukan Novel," imbuhnya.

Untuk itu, dalam membentuk Kabinet barunya, Presiden Jokowi perlu memilih Jaksa Agung yang berkomitmen dalam mendorong terciptanya kepastian hukum dan berani menuntaskan kasus penembakan yang diduga melibatkan Novel Baswedan. (OL-09)