Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak mempermasalahkan manuver politik Gerindra yang semakin mendekat ke pemerintah. PKS mengaku menghormati keputusan setiap partai politik.
"Kami tetap bersama-sama dan saling menghormati pada manuver pilihan politik dari masing-masing ya," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/7).
Baca juga: KPK Diminta Monitor Potensi Transaksional Pemilihan Ketua MPR
Hidayat mengatakan, hubungan PKS dengan Gerindra sejauh ini baik-baik saja dan tidak merenggang. Komunikasi terus dijalin oleh petinggi PKS dengan elite Gerindra, termasuk dengan Prabowo.
"Tidak ada yang merenggang, kita baik-baik saja, komunikasi tetap lancar," ujar Hidayat.
Sementara itu, meski sampai saat ini PKS belum secara resmi mengumumkan sikap politiknya, Hidayat mengatakan hampir bisa dipastikan bahwa PKS akan tetap menjadi oposisi.
"Sampai hari ini kita tetap dalam posisi melaksanakan putusan Majelis Syuro yaitu kami berada di luar pemerintahan. Dan perkiraan saya sih itu sikap tidak akan berubah sekalipun nanti akan diputuskan oleh keputusan Majelis Syuro yang baru," ujar Hidayat.
Keyakinan itu didapat karena sebagian besar kader PKS di seluruh daerah lebih memilih agar PKS tetap berada di luar pemerintah. Keputusan untuk tetap menjadi oposisi juga merupakan wujud konsistensi PKS pada para pendukung. (OL-6)
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved