Purnawirawan Tetap Kawal NKRI

KETUA Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (Pepabri) Jenderal (Purn) Agum Gumelar mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa untuk mengawal pemerintahan terpilih masa bakti 2019-2024. Penegasan itu disampaikan Agum di sela acara Silaturahim Menteri Pertahanan dan Purnawirawan TNI, di Kantor Kemenhan, Jakarta, kemarin.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Menhan Ryami-zard Ryacudu, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, Ketua Umum PPAL Laksamana (Purn) Ade Supandi, Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Letjen (Purn) Rais Abin, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso, perwakilan PPAU, dan ratusan purnawirawan TNI.

Jika dikaitkan dengan perjalanan bangsa dan perjuang-an merebut kemerdekaan, kata Agum, sejatinya semua pihak dapat berjiwa besar untuk menerima realitas politik pemerintahan baru hasil demokrasi. Purnawirawan pun perlu bersama-sama mengawal perjalanan bangsa serta teguh memegang Sumpah Prajurit dan Saptamarga.

"Mengawal itu dalam arti kita memberikan dukungan, tapi juga dalam arti menjadi oposisi pun mengawal. Karena satu pemerintahan tanpa oposisi saya rasa sangat bisa mengarah pada suatu pemerintahan yang tidak terkendali," tegasnya.

Selain mengawal pemerintahan terpilih, sambung dia, tugas berat seluruh komponen ialah menjaga bangsa dan negara dari pelbagai ancaman dan gerakan yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila. "Ancaman itu kita kenal dengan istilah ekstrem atau radikal. Ancaman itu ada dua, yaitu paham komunisme dan paham radikal agama yang ingin mendirikan negara khilafah. Inilah ancaman ke depan yang harus kita antisipasi," pungkasnya.

Bukan titipan

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan keinginan Jokowi untuk mengangkat menteri dari kalangan muda atau milenial merupakan ide yang baik. Namun, ia berharap Presiden dapat memilih menteri muda yang berkompetensi. Menteri muda jangan sampai hanya dipilih berdasarkan titipan partai atau elite parpol.

"Menteri muda selain independen, juga bisa dari parpol pendukung. Tetapi, jangan tokoh muda dari parpol yang diangkat hanya karena bapaknya ketua partai lalu disodorkan anaknya atau keluarganya. Janganlah. Saya melihat ada kecenderungan itu," ujarnya.

Meski sah-sah saja memilih menteri muda dari kalangan parpol, tapi Jokowi harus tetap ketat dalam memilih. Artinya, memilih menteri muda yang memiliki integritas, kapabilitas, dan jiwa kepemimpinan tinggi sesuai harapan masyarakat.

"Jangan-jangan dia sukses juga karena nempel bapaknya. Nah, itu harus dikritisi, tapi bukan tidak boleh."

Menurut Emrus, jabatan menteri merupakan hal yang sangat krusial dalam sebuah negara. Tidak boleh menjadi bahan eksperimen oleh kepentingan-kepentingan sempit. Sosok menteri muda harus hadir guna mempercepat pembangunan. "Kita harus akui tokoh-tokoh muda itu lebih inovatif, kreatif, semangat kerja yang tinggi, dan familiar dengan teknologi sehingga bisa berinteraksi secara global," cetus Emrus. (Pro/P-3)