Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Partai Nasional Demokrat (NasDem), Johnny G Plate, menyatakan persoalan siapa yang layak menduduki kursi pimpinan MPR akan ditetapkan melalui resolusi konsensus oleh ketua partai yang berada di Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
"Formasi paket pimpinan MPR nanti, akan dibicarakan oleh lima pimpinan partai koalisi KIK dan DPD. Pimpinan partai nanti akan menyelesaikan itu melalui resolusi konsensus," kata Plate saat dihubungi, Minggu (28/7).
Baca juga: Warga Diimbau tidak Sembarang Unggah Data Kependudukan
Melalui konsensus itu pula akan dibicarakan soal partai non-KIK yang santer disebutkan menginginkan posisi Ketua MPR. Namun, Plate enggan membocorkan apa target dari konsensus tersebut. "Kami akan bicarakan melalui konsensus, tentu dengan pertimbangan yang rasional. Tidak mungkin menjadi enam, karena DPD harus ada. Harusnya hanya empat (dari DPR)," ujarnya.
"Kalau sudah konsensus berarti semua sudah menyetujui dan menerima kan? Ada caranya, tapi tidak perlu saya omongkan sekarang. Karena tidak mungkin semuanya menjadi pimpinan," sambung Plate.
NasDem sendiri, imbuhnya, secara serius mempertimbangkan Lestari Moerdijat sebagai salah satu calon pimpinan MPR RI sekaligus sebagai representasi gender.
Anggota Komisi XI DPR RI itu meminta agar isu perebutan kursi Ketua MPR tidak terlalu dibesar-besarkan. Pasalnya, persaingan tersebut lumrah terjadi dan saat ini KIK diyakini dapat mengatasinya.
"Prinsipnya, itu bukan hal yang luar biasa, itu tidak perlu menjadi seolah-olah barang yang tidak bisa diselesaikan, tidak, itu hal yang bisa diselesaikan dan kami punya cara untuk menyelesaikannya diantara pimpinan-pimpinan partai politik," pungkas Plate. (OL-6)
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved