Koalisi Jokowi Rapatkan Barisan

KOALISI Indonesia Kerja (KIK) menyatakan solid mendukung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Koalisi ini juga belum mempertimbangkan mengajak partai oposisi yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bergabung dalam KIK.

Pernyataan sikap itu disampaikan empat partai pendukung Jokowi-Amin, yaitu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa di Kantor DPP Partai NasDem, Jalan RP Soeroso No 46, Gondangdia, Jakarta Pusat, tadi malam.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan bahwa KIK belum berniat melebarkan koalisi.

"Yang pasti kami sepakat dengan pemikiran-pemikiran bahwa belum terpikir membahas secara serius untuk tambahan koalisi pemerintahan," kata Surya.

Ketidakhadiran PDI Perjuangan, dianggap Surya, bukan masalah besar. Pasalnya, PDIP kini sedang mempersiapkan kongres.

"Pertemuan ini kan spontanitas, sedangkan PDIP sedang sibuk mempersiapkan kongres. Kami harap Ibu Megawati nanti bisa berkumpul dengan kami dalam perspektif yang sama," ujar Surya lagi.

Pertemuan keempat tokoh koalisi Jokowi itu terjadi di tengah arus keinginan sejumlah partai oposisi yang mendukung Prabowo-Sandi untuk bergabung di pemerintahan Jokowi-Amin, seperti Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional.

Keinginan kedua partai itu merupakan bagian dari rekonsiliasi seusai kontestasi Pilpres 2019 yang tajam. Meski demikian, kedua partai mengajukan sejumlah syarat untuk bergabung. Bahkan, belakangan Partai Gerindra juga menyatakan mengincar posisi Ketua MPR.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menyatakan hal sama bahwa KIK solid. Mereka menyatakan siap mendukung penuh pemerintahan Jokowi-Amin periode 2019-2024.

Koalisi kukuh

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandez, mengatakan Presiden Joko Widodo dan partai-partai koalisi tidak perlu menambah anggota baru dalam koalisi karena koalisinya sudah kukuh.

"Dari sisi kekuatan politik, Jokowi sebenarnya tak punya kebutuhan khusus untuk menambah anggota koalisi. Malah kecenderungannya, jika ada anggota koalisi baru, membuat beban jadi bertambah," kata Arya saat diskusi Vox Point Indonesia bertema Menakar komposisi Kabinet Kerja jilid II di Jakarta, kemarin.

Saat ini, kata dia, Presiden Jokowi menghadapi pekerjaan sulit mengatur komposisi kabinet karena tiap-tiap partai pendukung meminta jatah. "Bagaimana kalau tambah anggota baru? Tentu saja jadi makin sulit," tukas Arya.

Di sisi lain, Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Fary Djemi Francis, mengatakan pihaknya menyiapkan Sekjen Ahmad Muzani sebagai salah satu kandidat Ketua MPR 2019-2024.

"Orang yang bisa menyatukan (semua pihak) ya, saya pikir salah satunya Muzani," kata Fary di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Saat ini pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan partai lain perihal kursi Ketua MPR tersebut. Ia menilai Gerindra bisa menjadi pemer-satu visi Prabowo dan Jokowi.

"MPR ini lembaga strategis dalam rangka menyatukan bangsa dan negara," pungkasnya. (Faj/X-4)