Sabtu 20 Juli 2019, 08:30 WIB

Perpanjangan Izin FPI masih Dievaluasi

Media Indonesia | Politik dan Hukum
Perpanjangan Izin FPI masih Dievaluasi

MI/ROMMY PUJIANTO
Menkopolhukam Wiranto.

 

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan pemerintah belum memperpanjang surat keterangan terdaftar bagi Front Pembela Islam (FPI). Saat ini, pemerintah masih mengevaluasi keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) itu.

“Organisasi ini sebenarnya izinnya sudah habis tanggal 20 Juni yang lalu, tapi sementara ini belum diputuskan, izin itu dilanjutkan atau tidak,” kata Wiranto seusai memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri dengan agenda pembahasan perkembangan situasi terkini dalam negeri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.   

Wiranto menjelaskan alasan belum memberikan perpanjangan izin karena pihaknya masih mendalami perihal evaluasi aktivitas organisasi itu selama ini. “Rekam jejaknya sedang disusun terkait organisasi ini layak diberikan izin lagi atau tidak,” ujar Wiranto.

Wiranto berharap masyarakat sabar menunggu hasil evaluasi tersebut. Menurutnya, hukum tentang keormasan yang nanti ­mendasari pemerintah untuk menentukan keputusan.  

Pada kesempatan itu, Wiranto juga membantah bahwa pemerintah berupaya menangkal kembalinya Imam Besar FPI Rizieq Shihab ke Indonesia.

“Kalau ada berita yang bersangkutan ditangkal untuk masuk ke Indonesia, tidak ada. Yang bersangkutan direkayasa untuk tidak kembali ke Indonesia, tidak ada,” tegasnya.

Wiranto menjelaskan polemik Rizieq belum dapat kembali ke Indonesia dari Arab Saudi karena masalah pribadi, yakni perihal tinggal melebihi batas waktu atau overstay. “Karena itu, ada tuntutan pemerintah di sana kepada ­pribadi yang bersangkutan untuk ­mempertanggungjawabkan kelebihan batas waktu itu.”

Sebelumnya, Sekretaris Umum FPI ­Munarman menegaskan semua perkara yang menjerat ­Rizieq sebagai tersangka telah selesai atau sudah mendapatkan surat penghentian penyidik­an perkara (SP3).

Munarman menjelaskan sejak lama pihaknya berjuang dan menginginkan kepulangan Rizieq ke Indonesia, bahkan sebelum pelaksanaan ijtima ulama pertama.

“Habib Rizieq bukan tidak mau pulang, tetapi tidak bisa pulang karena terhalang a­kibat pencekalan keluar dari wilayah Saudi atas permintaan pihak kita di sini,” ujarnya. (Ant/X-10)

Baca Juga

MI/Amir

Eurico Guterres dan Kepala BPN Sofyan Djalil Bahas Relokasi Eks Warga Timtim

👤Amiruddin Abdullah Reube 🕔Jumat 20 Mei 2022, 08:40 WIB
TOKOH masyarakat eks Tim tim yang berdomisili di NTT, Eurico Guterres bertemu dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil membahas...
MI/Moch Irfan

Kejagung: Belum Ditemukan Aliran Dana ke Parpol dalam Skandal CPO

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 20 Mei 2022, 08:06 WIB
DIREKTUR Penyidikan JAM-Pidsus Kejaksaan Agung Supardi menegaskan pihaknya belum menemukan aliran uang ke partai politik (parpol) terkait...
MI/Tris Subarkah

Anak Buah Dirjen Kemendag Indrasari Ditahan Kejagung Terkait Korupsi Besi-Baja

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 20 Mei 2022, 07:46 WIB
PENYIDIK JAM Pidsus Kejagung menetapkan analis perdagangan ahli muda pada Direktorat Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag TB...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya