Gerindra Bidik Ketua MPR, Golkar Menolak

PARTAI Gerindra membidik kursi ketua MPR periode 2019-2014. Posisi itu dianggap paling tepat untuk menciptakan kombinasi ideal di lembaga legislatif. “Jabatan yang sekarang ramai dibahas dan diperebutkan ialah posisi ketua MPR. Posisi itu akan ditetapkan melalui pemilihan oleh anggota MPR dengan pengajuan paket calon,” ujar Ketua DPP Gerindra, Sodik Mudja­hid, di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan Gerindra merupakan partai yang paling tepat untuk mengisi posisi tersebut demi menciptakan parlemen ideal dalam semangat rekonsiliasi. “Semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persa­tuan bangsa ini, pertama-tama harus diwujud­kan oleh para wakil rakyat anggota MPR, ter­utama oleh para pemimpin partai dalam menetapkan ketua MPR,” tutur Sodik.

Dia menilai kombinasi ideal akan tercipta bi­la ketua DPR diisi PDIP sesuai perolehan suara pemilu legislatif, kemudian kursi ketua MPR oleh Gerindra sebagai partai oposisi peraih suara tertinggi.

“Komposisi ketua MPR dan DPR di atas tan­pa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir oposisi dan koalisi di pemerintahan karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah me­mahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra, khususnya dalam Pileg dan Pilpres 2019,” tukasnya.

Menurutnya, Gerindra telah menyiapkan beberapa kader yang akan diusung maju seba­gai ketua MPR, mulai Fadli Zon, Ahmad Muzani, Sumi Dasco, hingga Eddy Prabowo. Mereka dianggap sebagai kader terbaik yang paling mungkin diusung sebagai ketua MPR. Selanjutnya, mengenai paket pimpinan MPR, Sodil mengaku belum ada pembicaraan dengan pihak mana pun.

Belum dibicarakan

Dalam menanggapi hal itu, Partai Golkar me­negaskan tidak sepaham. Pasalnya, sebagai partai peraih kursi terbayak kedua di DPR, Golkar merasa lebih pantas menduduki kursi ketua MPR.

“Kursi ketua MPR itu logisnya diduduki par­tai pemenang kedua perolehan kursi di DPR, yakni Golkar,” ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily.

Ace mengatakan Golkar memang berharap untuk menduduki kursi ketua MPR meski be­lum menetapkan susunan paket bersama partai lain. “Kalau Gerindra mau menduduki kursi itu, (hal tersebut) belum sama sekali dibicarakan dalam koalisi kami,” ucapnya.

Ia menegaskan pembicaraan rekonsilia­si bukan sekadar pembahasan pembagian kur­si. Belum ada pembahasan lebih jauh soal pem­bagian kursi pimpinan MPR di koalisi pe­merintah.

Meski begitu, Ace mengatakan tidak menutup kemungkinan bagi Golkar untuk membuka pembicaraan dengan partai nonkoalisi soal paket pimpinan MPR. Namun, pembentukan paket bersama partai koalisi tetap menjadi prioritas.

“Pemilihan ketua MPR itu pakai sistem pa­­ket. Jadi, sangat terbuka bagi pembicaraan de­­ngan partai lain. Partai Golkar akan memprioritaskan kepada koalisi Indone­­sia Kerja (KIK) agar lebih menyolidkan du­­kungan untuk Golkar di paket pimpinan MPR,” tutur Ace.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Utut Adian­to menyatakan Puan Maharani merupakan sosok yang pantas memimpin DPR. “Dengan pengalaman dan perolehan suaranya di Pemilu­ Legislatif 2019 sudah selayaknya Puan maju sebagai Ketua DPR,” tukasnya.

Meski demikian, kata dia, seluruh elite PDIP saat ini menyerahkan keputusan mengenai calon ketua DPR kepada Megawati selaku ketua umum. (P-3)