Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR secara resmi mengesahkan sembilan anggota komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode jabatan tahun 2019-2022. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR ke-22 masa persidangan V tahun sidang 2018-2019, Selasa (16/7).
Wakil Ketua Komisi I, Satya Yudha, mengatakan pemilihan sembilan komisioner KPI tersebut dilakukan melalui pemungutan suara seluruh anggota Komisi I. Pemungutan suara dilakukan setelah Komisi I selesai melakukan uji kepatutan dan kelayakan pada 34 calon Komisioner KPI Pusat.
Baca juga: 69 Orang Ikut Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc
"Seluruhnya merupakan calon yang namanya diserahkan oleh Menteri Kominfo, hasil selekai Panitia Seleksi (Pansel) yang mereka bentuk," ujar Satya.
Satya mengatakan, seleksi calon pimpinan KPI itu dilakukan sesuai jadwal dan secara transparan. Sebelum melakukan uji kepatutan dan kelayakan, DPR telah mempublikasikan nama-nama calon komisoner di media cetak dan elektronik."Ada sekitar 232 email dan 9 surat dari masyarakat memberi masukan tentang calon-calon anggota KPI pusat tersebut," tandasnya.
Sembilan komisioner KPI itu nantinya akan dilantik Presiden Joko Widodo. Berikut ini daftar nama-nama komisioner KPI periode 2019-2022 yang disahkan oleh DPR.
Empat nama yang mendapatkan suara terbanyak adalah petahana yakni Agung Suprio, Hardly Stefano, Nuning Rodiyah, dan Yuliandre Darwis. Selain 4 nama petahana, lima komisioner lain yang terpilih ialah Mulyo Hadi Purnom, Aswar Hasan, Irsal Ambia, Mimah Susanti, dan Mohammad Reza. (OL-6)
Predikat tertinggi yang diraih BUMN kesehatan dalam ajang ini menjadi yang ke tiga kali secara berturut-turut
Pada Desember 2025, KPI akan meningkatkan produksi gasoil serries menjadi sekitar 11,5 juta barrel.
"Diketahui program siaran tersebut menampilkan beberapa muatan adegan yang mengesankan penggambaran seksualitas,"
KPI menjatuhkan sanksi penghentian sementara terhadap program “Xpose Uncensored” yang ditayangkan Trans7.
Dia menyayangkan adanya tayangan mengenai pesantren yang ditampilkan pada program Xpose di Trans7 yang dinilai mencederai nilai-nilai luhur penyiaran.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved