Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
AMIEN Rais mengajak pendukung Prabowo untuk memberi kesempatan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bekerja lima tahun ke depan. Amien juga mengajak pendukungnya untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan.
Wakil Ketua TKN Jokowi-Amin dan Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan menyambut positif pernyataan Amien tersebut.
Ia mengatakan, sebagai bangsa yang menganut demokrasi, keterbukaan dan penerimaan pada hasil pemilu memang sudah seharusnya dilakukan.
"Iya memang harus seperti itu, itulah cerminan bahwa demokrasi kita sehat," ujar Arsul, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/7).
Baca juga: PAN Diyakini Ikut Keinginan Amien Rais Jadi Oposisi
Arsul mengatakan, pada akhirnya, kontestasi harus diselesaikan. Hasil putusan MK harus diterima dengan baik oleh semua pihak.
"Jadi memang yang disampaikan Pak Amien itu memang sudah seharusnya seperti itu, itu menandakan demokrasi kita itu berjalan dengan baik. Kalau tidak bersikap seperti itu elitenya, itu menandakan demokrasi tidak berjalan dengan baik karena kontestasi seperti tiada akhir," ujar Arsul.
Ia mengajak masyarakat tidak memandang rekonsiliasi dengan dangkal. Pertemuan dan perdamaian tidak bisa diartikan sebagai upaya beralih sikap politik. Pihak yang berada di luar pemerintahan tetap punya tugas mengkritisi.
"Jangan dimaknai bahwa kalau kemudian keras menjadi soft itu tanda-tanda mau masuk dalam pemerintahan, jangan gitu jugalah. Karena tidak mungkin semua masuk di pemerintahan, orang seperti Pak Amien juga mengatakan Demokrasi akan mati kalau semua (di pemerintahan), kalau tidak ada oposisinya," tutup Arsul. (OL-2)
Arie menegaskan, UGM dalam kasus tersebut tidak berposisi memihak salah satu pihak. Namun, UGM menyampaikan data-data berdasarkan fakta yang ada.
Amien mengatakan fungsi ormas keagamaan dikhawatirkan tidak pada koridornya bila menerima perizinan pengelolaan tambang.
Mohammad Amien Rais menilai kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada badan usaha organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk bantu keuangan, sebagai jebakan.
Mohammad Amien Rais, tokoh Reformasi, mengkritik kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi keagamaan.
Mohammad Amien Rais, tokoh terkemuka pada era Reformasi, menyatakan kekhawatirannya tentang pemberian izin pengelolaan pertambangan kepada organisasi keagamaan.
"Partai yang dulu saya dirikan bersama teman-teman progresif berakhir menjadi partai ugal-ugalan. Saya betul-betul marah ikhlas. Saya tidak marah emosional."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved