Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
JAJARAN Kejaksaan Negeri Pringsewu diharapkan mampu membuktikan diri sebagai institusi yang memiliki semangat kerja, memberikan manfaat besar serta siap menghadapi tantangan. Para jaksa yang bertugas juga wajib meningkatkan prestasi secara optimal.
"Itu dilakukan demi memberikan pelayanan terbaik, lebih mengoptimalkan penegakan hukum yang berkeadilan, mencerminkan kepastian dan memberi manfaat bagi masyarakat," ujar Jaksa Agung HM Prasetyo di sela-sela acara peresmian Kantor Kejari Pringsewu, Lampung, Minggu (14/7).
Acara tersebut dihadiri Wakil Jaksa Agung Arminsyah, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Loeke Larasati, Ketua Umum IAD Pusat Ros Ellyana Prasetyo, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Sartono, Kajari Pringsewu Asep Sontani, Bupati Pringsewu Sujadi Saddat, Kepala Pusat Penerangan Hukum Mukri, dan sejumlah pejabat utama di lingkup Kejaksaan Agung.
Prasetyo mengingatkan agar jajaran Kejari Pringsewu tetap meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja sama, serta sinergitas dengan pihak yudikatif, legislatif, pemerintah daerah, dan komponen kemasyarakatan yang ada di wilayah setempat
"Jajaran Kejaksaan Negeri Pringsewu harus terus memelihara dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Itu dilakukan guna menciptakan suasana kondusif dan harus dijadikan perhatian," kata dia.
Kajari Pringsewu Asep Sontani, menambahkan lahan seluas 6.000 meter persegi yang dijadikan kantor Kejari Pringsewu merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Di lahan tersebut kini berdiri kantor kejaksaan yang pembangunannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung. (Gol/A-6)
Masuknya TNI dalam ranah penyidikan hukum pidana umum dalan ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Pasal 20 Ayat (2) RKUHAP berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer.
WAKIL Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Kejaksaan segera mengeksekusi Silfester Matutina, yang telah divonis bersalah dalam kasus pencemaran nama baik.
Selain untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga, pasar murah juga merupakan rangkaian kegiatan Hari Lahir ke-80 Kejaksaan.
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved