DPR Nilai Banyak Kebijakan Belum Sinkron Antara Pusat dan Daerah

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyoroti masih banyaknya kebijakan yang belum sinkron antara pusat dan daerah. Hal itu dianggapnya sebagai salah satu penghambat pembangunan.

Bamsoet mengatakan mendorong pihak terkait, khususnya Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan kementerian terkait dan pemda untuk dapat lebih sering berkoordinasi dan berdialog. Tidak hanya dengan pemerintah terkait, tetapi juga dengan masyarakat daerah. Khususnya wilayah perbatasan.

"Mendorong Kemenhan untuk terus membuka ruang untuk menampung aspirasi maupun kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, baik dalam hal kesejahteraan maupun kepentingan keamanan nasional," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Kamis, (11/7).

Bamsoet juga mendorong Kemenhan bersama kementerian atau lembaga dan pemda untuk duduk bersama menyusun tata ruang wilayah pertahanan yang dapat menjadi kawasan strategis nasional. Ia mengatakan dengan penyusunan tata ruang wilayah yang terintegrasi, pembangunan di tingkat pusat maupun daerah dapat tersinkronisasi dengan kepentingan pertahanan.

"Hal itu penting mengingat wilayah pertahanan memiliki pengaruh yang cukup penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan negara," ujar Bamsoet.

Dengan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, ia berharap tata kelola wilayah, pembangunan, hingga keamanan Indonesia bisa semakin terjaga. Tidak hanya di pusat kota, tetapi hingga wilayah terluar. (OL-09)