Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) berencana menerapkan e-Rekapitulasi sebagai hasil resmi penghitungan suara pada Pilkada 2020.
Gagasan soal e-Rekapitulasi berangkat dari evaluasi terhadap penerapan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU yang mulai diterapkan sejak 2004. Publik, jelas Komisioner KPU Viryan Aziz, selama ini mempersepsikan Situng sebagai tolak ukur hasil pemilu yang sifatnya final. Padahal Situng bukan hasil resmi dan final.
"Salah satu pertimbangan kenapa kami serius e-Rekap karena banyak pihak yang menyatakan ini Situng bermasalah. Tapi, ketika banyak orang sudah tahu akhirnya ya sudah kita ambil hikmahnya dengan jadikan Situng hasil resmi," ungkap Viryan di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta, Jumat (5/7).
Baca juga: Rancangan e-Rekapitulasi Disambut Baik Komisi II DPR
Lebih lanjut Viryan mengatakan proses e-Rekap nantinya berjalan setelah hasil perhitungan suara di TPS selesai. Kemudian, jelasnnya, langsung direkap secara elektronik dari tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota oleh petugas KPU setempat.
Saat ini, KPU masih belum memutuskan di tingkat apa penginputan data C1 tersebut dilakukan. Menurut Viryan, masih banyak proses dan tahapan untuk mewujudkan rancangan tersebut. Pihaknya akan membahas secara rinci dengan Komisi II DPR dan pemerintah terkait e-Rekap pada Senin (8/7).
"Kita masih mendalami dan mengidentifikasi sebanyak mungkin. Kalau nanti ini digunakan maka ada masa untuk sosialisasi dan edukasi serta simulasi ke publik untuk mengetahui lebih dalam. Muaranya adalah menyangkut kepercayaan publik. Maka kami akan serahkan kepada publik," pungkasnya. (OL-8)
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendesak penjatuhan sanksi tegas terhadap oknum jaksa yang terbukti menyimpang dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved