Pemuda Harus Dilibatkan dalam Pembuatan Kebijakan

SELAMA ini pemuda hanya dijadikan objek dalam kebijakan dan belum menjadi subjek dalam kebijakan tersebut. Pemuda seharusnya dilibatkan pemerintah dalam tiap kebijakan yang akan dilahirkan.

Demikian yang dikatakan oleh Ketua Umum Suropati Syndicate, Arief Rosyid, di sela diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (29/6).

Harapan itu, kata Arief, sedikit demi sedikit mulai menuju titik terang. Menurutnya dalam Pemilu 2019 ini, wajah parlemen bakal didominasi oleh pemuda selama lima tahun mendatang.

Menurut dia, pemuda yang mendominasi kursi di parlemen memiliki kualitas yang baik. Itu diperlukan agar aspirasi pemuda dapat tersalurkan dan membuat Indonesia semakin baik ke depannya.

Arief menilai keterlibatan pemuda harus terlaksana. Pasalnya itu selaras dengan narasi Presiden Joko Widodo. "Beliau berkali-kali mengatakan akan punya figur milenial di kabinetnya, usianya berkisar 20 sampai 40 tahun, saya kira ini yang buat kehausan kita pemuda dengan peluang keterlibatan itu. Tentu mereka yang terlibat harus berintegritas dan bisa bekerja," tandas Arief.

Politisi milenial dari PAN Faldo Maldini menyatakan, pemuda tidak seharusnya terpecah menjadi dua kubu. "Demokrasi ini harus mendewasakan kita, sudah bukan waktunya lagi kita terpecah. Bagi saya yang penting bagaimana milenial ini punya keberanian untuk beraspirasi dan kalau memang ingin berpolitik ya harus didukung," ujarnya.

Generasi muda, lanjut Faldo, seharusnya mampu membawa demokrasi di Indonesia lebih baik kedepan. Milenial yang cenderung skeptis menjadi tolok ukurnya.

"Menurut saya milenial lebih cerdas, lebih terbuka, tidak bisa dibohong-bohongi, makanya milenial itu ngomong yang pasti-pasti saja. Tidak bisa mereka dikibulin," imbuhnya.

"Milenial itu butuh alasan yang rasional dan jelas. Milenial tidak bisa dibohongi, ya jujur-jujuran saja. Jadi elite jangan bohong, kalau ada kepentingan ya disampaikan. Milenial bisa menentukan langkahnya sendiri," sambung Faldo.

Menyoal dengan proses panjang Pemilu 2019 ini, Faldo menilai banyak yang harus diperbaiki. Salah satunya ialah biaya besar yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut.

Oleh karenanya, amat disayangkan bila biaya mahal itu tidak dijadikan pembelajaran bagi masyarakat.  (X-15)