Desain Pemilu Selanjutnya Harus Lebih 'Membumi'

PAKAR politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengatakan perlu ada perbaikan-perbaikan mendasar pada desain pemilu selanjutnya.

Berbagai masalah yang ditimbulkan karena pemilu serentak yang minim persiapan matang dikatakannya tidak boleh kembali terulang.

"Solusinya kita pikirkan adalah menata ulang desain pemilu yang jauh lebih membumi, jauh lebih membumi," ujar Siti, dalam diskusi bertajuk Evaluasi Pemilu Serentak, Bisakah Pileg dan Pilpres Dipisah Lagi?, di gedung DPR, Jakarta, Rabu, (26/6).

Siti mengatakan yang dimaksud membumi adalah sesuai dengan kondisi nyata Indonesia. Di mana terdapat banyak daerah yang sulit terjangkau secara geografis.

Di banyak daerah, berbagai keterbatasan untuk menyelenggarakan pemilu serentak maksimal juga masih sangat terbatas.

Baca juga : Kemendagri Sebut Demokrasi Indonesia Sudah Mapan

"Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh daerah, mestinya mulai dipertimbangkan secara serius," ujar Siti.

Desain pemilu harus dibuat dengan efektif dan sesuai kondisi masyarakat. Pemilu serentak 2019 selain telah menimbulkan korban jiwa dari pihak penyelenggara, juga menimbulkan kebingungan dan kurangnya perhatian masyarakat pada pemilu legislatif.

Sementara itu, anggota DPD RI, Jhon Pieris, mengatakan ia sepakat ke depan pemilu serentak harus ditinjau ulang. Ia mendukung bila kelak dilakukan kembali pemisahan dalam pelaksanaan pemilu atau bukan lagi pemilu serentak.

"Saya melihat ada beberapa alasan. Pertama kesiapan kelembagaan itu kurang, pemerintah kurang memprediksi apa yang akan terjadi. Jadi mencari bentuk yang baru tetapi mengatur strategi pemilu itu tidak mampu," ujar Jhon.

Ia juga menyayangkan karena akibat pemilu serentak, perhatian politik nasional tercurahkan ke pilpres. Pemilu legislatif cenderung terabaikan.

"Tak ada debat caleg sama sekali sehingga orang membeli atau menjual kucing dalam karung," ujar Jhon.

Ia berharap akan ada evaluasi secara masif dan komprehensif terhadap pelaksanaan pemilu selanjutnya. KPU sebagai penyelenggara juga harus lebih matang dalam melakukan persiapan.

"Ke depan saya kira harus dipisahkan lagi Pileg tersendiri dan Pilpres sendiri. Dari segi hukum tata negara saya kira tidak ada masalah," tutup Jhon. (OL-7)