Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah menguatnya isu pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo yang ditengarai mengarah pada kemungkinan masuknya Gerindra ke koalisi Jokowi, politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengungkapkan pernyataan Prabowo pada saat melayat ke kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 3 Juni 2019 lalu. Prabowo, kata Ferdinand, menyatakan sikap akan berkompromi.
"Pada saat di Cikeas, @prabowo menjawab pertanyaan @SBYudhoyono tentang bagaimana kedepan, jawaban Prabowo adalah : KOMPROMI DEMI BANGSA..!! Jadi tidak heran kalau kemudian @korantempo dan @tempodotco membuat cover bernada kompromi. Salaman dibelakang," cuit Ferdinand melalui akun twitter-nya @FerdinandHaean2, Selasa (25/6) sambil mengunggah cover Koran Tempo edisi Selasa 25 Juni 2019 yang menampilkan Prabowo dan Jokowi bersalaman dalam posisi saling membelakangi.
Baca juga: Yuk, Ikutan Prediksi Putusan MK Lewat Cuitan Refly Harun
Sebelumnya, Ketua DPP Gerindra, Sodik Mujahid, menganggap pandangan bahwa partainya layak bergabung dalam koalisi pemerintahan itu sangat wajar.
"Pandangan yang sangat wajar dan sangat tepat mengingat potensi Gerindra yang besar, karakter Gerindra yang disiplin dan konsisten, komitmen kebangsaan Gerindra yang sangat serius," kata Sodik.
Sodik tidak bisa memastikan apakah partainya akan menerima tawaran gabung ke pemerintahan. Kata dia, semua itu tergantung keputusan Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra.
"Soal memerima atau menolak tawaran itu sepenuhnya hak pimpinan, Pak Prabowo akan membicarakan dengan dewan pembina, Dewan Pakar, DPP, dan DPD, DPC, se-Indonesia," pungkasnya. (OL-6)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved