Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BERULANGNYA kasus narapidana yang pelesiran di luar lembaga pemasyarakatan merupakan cermin lemahnya pengawasan secara fisik maupun moral para aparat penjaga LP.
"Ini kelemahan yang meregenerasi turun-temurun sehingga dalam konteks ini yang 'dibina' di LP justru para petugas LP dari atas sampai bawah," kata pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, di Jakarta, kemarin.
Hal tersebut dikatakannya terkait menanggapi perlu tidaknya penempatan narapidana kasus korupsi ke LP Nusakambangan. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyatakan, sebaiknya narapidana korupsi tidak perlu dipindahkan ke LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. "Saya mengatakan di Nusakambangan itu memang LP yang high risk dengan pengamanan supermaksimum. Napi koruptor bukanlah napi kategori high risk yang memerlukan supermaksimum," kata Yasonna.
Lebih lanjut Fickar mengatakan, di mana pun narapidana ditempatkan, tidak akan mengubah apa pun selama persoalan moral itu masih terjadi. "Karena itu, yang lebih penting memperketat pengawasan termasuk perbaikan mental dan moral petugas," tukasnya.
Menyoal dengan penahanan sementara Setya Novanto ke rutan Gunung Sindur, Fickar mengingatkan agar Ditjen Pas berhati-hati. "Harus diwaspadai juga, penahanan di Gunung Sindur Bogor, yang justru lebih dekat ke Jakarta. Jangan lengah, uang bisa memungkinkan segalanya," ujarnya.
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian KPK dan juga sudah dikoordinasikan bersama Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM, para narapidana kasus korupsi tertentu dapat ditempatkan di LP dengan kategori pengamanan maksimum. "Salah satu pertimbangannya adalah risiko yang tinggi pengulangan pidana, khusus dalam tindak pidana korupsi, KPK telah melakukan OTT (operasi tangkap tangan) Kepala LP Sukamiskin yang disuap napi kasus korupsi di sana," ungkapnya.
Hukuman tambahan
Terkait dengan ideal atau tidaknya pemberian masa hukuman tambahan bagi Setya Novanto atas pelesirannya. Fickar menyatakan, hal itu harus melalui proses peradilan terlebih dulu. Namun, saat ini pihak berwenang bisa memberlakukan sanksi yang bersifat administratif. "Menghapus hak remisi atau menghapus hak lain dari napi, termasuk memasukkannya ke sel khusus," ujar Fickar.
Ia menyatakan, modus yang digunakan Setnov sebenarnya sering dilakukan narapidana lainnya. Menggunakan dalih berobat dan pergi ke rumah sakit serta memanfaatkan celah untuk pelesiran. "Sangat mungkin 'kesempatan untuk keluar LP' bagi narapidana menjadi komoditi dan ini sudah terbukti dalam kasus LP Sukamiskin," tuturnya.
Oleh karena itu, ia meminta agar jajaran Ditjen Pas yang berada di bawah naungan Kemenkum dan HAM mau untuk menerima lobi yang dilakukan tahanan, dari jajaran bawah hingga ke tingkat atas. Selain itu, Ditjen Pas harus menggunakan sistem pengelolaan yang terbuka. Itu ditujukan agar masyarakat dapat mengontrol siapa saja tahanan yang diberikan remisi, asimilasi, dan pembebasan. (Ant/P-4)
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menepis adanya upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Revisi UU KUHAP
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Pengadilan berwenang menentukan nasib barang dan uang yang sudah disita terkait kasus ini.
Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved